Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Foto : Runi/mr

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan beberapa mitra kerja, diantaranya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel BPWS) akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai dengan pagu kebutuhan.

“Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG, kemudian Basarnas, dan Bapel BPWS akan memperjuangankan kekurangan anggaran sesuai dengan pagu anggaran kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI,” papar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin RDP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Dalam rapat tersebut juga disampaikan, Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG, Basarnas dan Bapel BPWS terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN tahun anggaran 2020. Dengan rincian BMKG pagu kebutuhan Rp 3,860 triliun dan nota keuangan RAPBN tahun 2020 Rp 3,056 triliun, sehingga ada kekurangan sebesar Rp 84,528 miliar.

Sementara itu, Basarnas dengan pagu kebutuhannya sebesar Rp 4,657 triliun, sementara dalam nota keuangan RAPBN tahun 2020 hanya Rp 2,253 triliun, sehingga ada kekurangan sebesar Rp 2,404 triliun. Selanjutnya, Bapel BPWS pagu kebutuhannya Rp 317 miliar, di nota keuangan RABN tahun 2020 hanya Rp 215 miliar, jadi ada kekurangan Rp 102 miliar.
 

Selain anggaran, Komisi V DPR RI dan BMKG, Basarnas, dan Bapel BPWS sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten kota tertentu akan disesuaikan dengan saran pendapat dan usulan Komisi V DPR RI.

“Sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian rapat pembicaraan pendahuluan RABPN tahun 2020 seta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I," ungkap Lasarus. (eko/sf)