Perlu Terobosan Atasi Polusi Jakarta

08-08-2019 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu Foto : Rizka/mr

 

Polusi udara yang menyelimuti Ibu Kota Jakarta sudah pada titik mengkhawatirkan. Perlu banyak terobosan baru untuk mengatasi polusi tersebut. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai, salah satu terobosan krusial untuk mengatasinya adalah pemanfaatan energi ramah lingkungan.

 

Udara yang tak sehat di Ibu Kota Jakarta sudah jadi perbincangan hangat dan mengundang pro kontra bagaimana mengatasinya. “Buruknya kualitas udara Jakarta sangat serius dan perlu terobosan untuk mengatasinya,” seru Gus Irawan saat dimintai komentarnya lewat sambungan Whatsapp, Kamis (8/8/2019).

 

Sumber utama polusi yang mencemari udara Jakarta datang dari kendaraan bermotor yang memadati ruas-ruas jalan Ibu Kota. Gas buang kendaraan yang ada sekarang sangat tidak ramah lingkungan karena bersumber dari energi fosil. Langkah Pemprov DKI Jakarta yang memperluas pemberlakuan ganjil-genap di jalan-jalan tertentu dan membatasi usia angkutan umum mungkin bisa sedikit menyumbang solusi mengatasi pencemaran udara.

 

Namun, yang terpenting, tegas Gus Irawan, bagaimana Pemprov Jakarta mulai menggalakkan energi ramah lingkungan seperti produksi mobil listrik dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik setempat. “Terobosan tersebut dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan, termasuk tentunya penggunaan mobil listrik dan pembangkit listrik yang ramah lingkungan,” pandang politisi Partai Gerindra itu.

 

Pemanfaatan EBT, sambung legislator dapil Sumut II Ini, bukan hanya keharusan, tapi memang sudah terikat dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 2016 yang lalu. Pemanfaatan EBT itu juga sekaligus sebuah kebutuhan untuk mengatasi kualitas udara Ibu Kota yang sangat buruk, bahkan terburuk di dunia. “Pemprov DKI sudah mengambil kebijakan dengan membatasi angkutan umum yang beroperasi di Ibu Kota maksimal berusia 10 tahun. Tapi itu sangat tidak cukup, perlu terobosan pula dari pemerintah pusat,” tutupnya. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...