Perlu Langkah Inisiatif Berantas Penyelundupan Narkoba

19-07-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil Foto  : Azka/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti peredaran narkoba yang masih terjadi di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Karena pulau Kalimantan berdekatan dengan sejumlah negara tetangga, dan juga daerah-daerah lain, menurutnya, sangat mudah untuk menyelundupkan narkoba ke Kalteng ini. Apalagi Kalteng digadang-gadang menjadi salah satu kandidat Ibu Kota Indonesia, menggantikan DKI Jakarta.

 

“Kapolri perlu mengambil inisiatif untuk menggelar rapat koordinasi, agar harmonisasi dan sinkronisasi, (sehingga) upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda seluruh Kalimantan bisa diatasi dengan maksimal. Sehingga peredaran narkoba bisa diberantas,” ujarnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalteng, Kepala Kanwil Kejaksaan Tinggi Kalteng, serta PLH Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, di Palangka Raya, Kamis (18/7/2019).

 

Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika peredaran narkoba masih tinggi, maka akan berdampak terhadap kejahatan-kejahatan di tengah masyarakat dan berdampak dengan over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Untuk itu, tambah Nasir, inisiatif melakukan rapat untuk mengkoordinasi seluruh Polda Kalimantan terkait penanganan narkoba, perdagangan orang dan juga kemudian membawa satwa yang dilindungi dan lain sebagainya, bisa berjalan baik.

 

Menanggapi over kapasitas lapas di Kalteng, politisi dapil Aceh I ini meminta perlu dicarikan alternatif melalui suatu penilaian yang terpadu, dalam hal ini Kepolisian. Jika menangkap atau menemukan orang yang mengkonsumsi narkoba, maka harus ada penilaian yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian dan juga kalangan psikolog, untuk mengetahui bahwa orang tersebut mengkonsumi atau mengedarkan barang haram itu.

 

“Kalau itu tidak dilakukan, maka mau tidak mau kita tidak akan bisa mengatasi overload atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Maka inisiatif ini harus dilakukan Kepolisian bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, kemudian juga dengan Kementerian terkait, untuk mampu melakukannya,” tegas Nasir sembari berpesan kepada seluruh institusi penegak hukum se-Kalteng untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat. (azk/sf)

BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...