Kinerja Pengamanan Pemilu dari Polri dan TNI Diapresiasi

12-07-2019 / KOMISI II
Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati. Foto: Eko/jk

 

Anggota Komisi II DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh mengapresiasi kinerja Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Polri dan TNI sudah menerjunkan personelnya untuk mengamankan Pemilu, sehingga proses Pemilu berjalan aman, kendati masih ada segelintir permasalahan.

 

“Polri dan TNI sudah menerjunkan personelnya untuk mengamankan. Kita perlu mengapresiasi petugas-petugas Polri dan TNI, Panwaslu, semuanya harus diapresiasi,” papar Kresna saat mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati terkait evaluasi Pemilu 2019 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (9/7/2019).

 

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menjabarkan, dari sisi keamanan di tataran elit politik dengan publik luas berbeda penanganan. Menurutnya di tataran khalayak umum, jika ada isu-isu provokasi akan mudah tersulut emosi. Oleh sebab itu elit politik diharap bisa mendinginkan suasana, agar perbedaan politik tidak mengakibatkan konflik di bawah.

 

Terkait persiapan Pilkada serentak 2020, Kresna berharap Polri dan TNI kembali mampu memberikan dukungan untuk mewujudkan keamanan. "Karena Pilkada ini hampir 200 (daerah) lebih, maka kita berharap TNI dan Polri membantu untuk menyukseskan Pilkada 2020 ini, agar bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan juga masyarakatnya tidak terpecah," harap legislator dapil Jawa Timut ini.

 

Sementara itu berkenaan dengan kebutuhan anggaran bagi TNI dan Polri, ia mengatakan Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan. "Terkait tuntutan kenaikan gaji dan anggaran kita kembalikan ke Kemenkeu, semoga nanti Komisi II DPR RI bisa mendukung agar anggaranya bisa bertambah," ujar Kresna. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...