Sosialisasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Belum Efektif

01-07-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Elviana Foto : Erman/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mengatakan Pemerintah telah membantu pembiayaan pada petani sawit dengan menyalurkan dana Rp 25 juta per hektar melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit. Namun, program ini masih belum efektif dan tersosialisasi dengan baik, terutama bagi kelompok tani di daerah seperti di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi.

 

“Panja (Panitia Kerja) Kelapa Sawit di Komisi XI yang bekerja untuk mengevaluasi bagaimana program andalan dari BPDPKS yang berasal dari dana pungutan itu terserap dengan baik untuk replanting sawit,” ujar Elviana saat ditemui di sela-sela rapat dengan BPDPKS, Pemerintah Provinsi Jambi, Perbankan serta Kelompok Petani Sawit, di Jambi, Jumat (28/6/2019).

 

Dari pertemuan tersebut, Elviana mengatakan kelompok-kelompok petani sawit yang berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) di Jambi belum memahami adanya dana hibah yang disalurkan melalui BPDPKS sebesar Rp 25 juta per hektar. Sehingga saat ini masih banyak para petani yang terjerat dengan penawaran-penawaran dari perusahaan besar, adapula yang pinjam dana ke Bank.

 

“Sebenarnya kalau mereka (petani) paham, itu Rp 25 juta bukan pinjaman, tapi hibah, dana free atau dana lose yang diberikan oleh BPDPKS kepada kelompok tani yang sudah memenuhi syarat,” tambah legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

 

Ia mengakui masih ada miskomunikasi antara BPDPKS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, dimana dana hibah melalui BPDPKS di Kabupaten Tebo serapannya masih nol. Menurut pengakuan BPDPKS laporan verifikasi belum disampaikan sedangkan menurut Pemda Kabupaten Tebo pihak BPDPKS selalu mengulur waktu.

 

“Setelah ini saya bisa bertemu dengan para kepala dinas povinsi dan kabupaten, saya akan tindaklanjuti perihal dana hibah BPDPKS ini. Dengan lebih gencar melakukan sosialisasi, sehingga mana yang sudah diverifikasi, harus dicairkan. Saya mengawal anggarannya nanti,” tegas Elviana.

 

Selanjutnya, sebagai politisi dapil Jambi, Elviana akan mengagendakan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan bersama BPDPKS agar serapan program replanting perkebunan kelapa sawit untuk Provinsi Jambi berjalan maksimal. (es)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...