Anggaran Kementerian ATR Perlu Perhatian Khusus
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron Foto : Oji/mr
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengimbau Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap anggaran di kementerian yang memiliki target besar seperti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun demikian, Herman mensyukuri pada tahun 2020 mendatang, Kementerian ATR/BPN mendapat kenaikan anggaran. Mengingat, ada target-target yang harus dicapai utamanya terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Pemerintah harus mempertimbangkan ulang terhadap anggaran kementerian dan lembaga yang memiliki target besar, seperti Kementerian ATR/BPN. BPN ini memiliki target PTSL dan target digitalisasi untuk warkah atau dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta tanah,” ujar Herman, usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Oleh karena itu, tambah politisi Fraksi Partai Demokrat ini, semestinya Kementerian ATR/BPN harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. Jika tidak, ke depannya program-program yang dijalankan akan biasa-biasa saja.
“Saya memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan sarana dan prasarana di daerah. Kementerian ATR/BPN ini memerlukan peningkatan kemampuan infrastruktur yang bisa menunjang terhadap kinerja mereka. Terlebih lagi, saya katakan bahwa yang dapat mengurusi tanah ini hanya BPN,” tandas Herman.
Politisi dapil Jawa Barat VIII ini menyebutkan di Indonesia hanya ada lima institusi vertikal dan salah satunya adalah BPN. Herman menambahkan, jika kemudian fasilitas DAN saran prasarana kantor Kementerian ATR/BPN tidak memadai, maka hal itu juga menurunkan terhadap keberadaan dari kementerian ini.
“Untuk itu, saya meminta kalaupun anggaran terbesarnya diserap oleh PTSL, saya kira ada realokasi dari PTSL kepada peningkatan sarana dan prasarana baik itu di Kantor Wilayah (Kanwil) maupun kantor Kementerian ATR/BPN ATR di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Herman. (pun/sf)
