Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Jaka/jk

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan mitra-mitra kerjanya, khususnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak kehilangan berbagai program unggulannya. Herman menyatakan, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran dari masing-masing mitra kerja tersebut.

“Jika terjadi penurunan anggaran, akan berpengaruh terhadap berbagai program masing-masing Kementerian dan Lembaga tersebut. Komisi II berkomitmen untuk menyetujui usulan tambahan anggaran dari masing-masing mitra kerja,” ujar Herman usai memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kemensetneg, Seskab, KSP dan BPIP, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, setelah usulan tambahan anggaran diterima Komisi II DPR RI, kemudian langkah selanjutnya adalah menantikan hasil sinkronisasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan diharapkan bisa meningkat lagi anggarannya.

“Sehingga, apakah nanti hasil sinkronisasi Banggar bisa meningkat lagi, tentu kita akan nanti menunggu siklus di Badan Anggaran. Termasuk, bagaimana menetapkan indikator makro yang ini juga sangat berperan penting dan berpengaruh besar terhadap besaran APBN,” pungkas Herman.

Sebelumnya, RDP Komisi II DPR RI dengan Kemensetneg, Seskab, KSP dan BPIP ini menghasilkan berbagai poin penting yang salah satunya adalah Komisi II DPR RI menerima usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh masing-masing mitra kerja. Pertama, Komisi II DPR RI menerima usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kemensetneg sebesar Rp 615 miliar, termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran KSP sebesar Rp 30 miliar.

Kedua, usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Seskab sebesar Rp 80 miliar. Ketiga, usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh BPIP sebesar Rp 187 miliar. Poin terakhir, Komisi II DPR RI akan membahas usulan tambahan anggaran tersebut secara lebih mendalam pada Rapat Pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya. (pun/sf)