Anggaran Polri 2020 Naik 4,12 Persen

17-06-2019 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin berjabat tangan dengan Wakil Kapolri Ari Dono. Foto: Jaka/jk

 

 

Pagu anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2020 naik 4,12 persen menjadi Rp 89,73 triliun dari sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 86,187 triliun. Bahkan, Polri juga mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 12,939 triliun.

 

Demikian terungkap saat Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Wakil Kapolri Ari Dono di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin.

 

Rapat yang sedianya digelar Kamis lalu (13/6/2019) ini diundur hingga Senin (17/6/2019) lantaran Kapolri tak hadir. Namun, rapat internal Komisi III DPR RI akhirnya menyepakati membolehkan Wakapolri mewakili Kapolri dalam membahas pagu anggaran tahun 2020.

 

Azis dalam rapat tersebut menyilakan Wakapolri menyampaikan rincian pagu indikatif anggaran 2020 berdasarkan rencana program kerja yang akan dilakukan Polri. Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mempersoalkan kehadiran Wakapolri, karena berdasarekan undangan rapat yang mestinya hadir adalah Kapolri Tito Karnavian.

 

Wakapolri Ari Dono mewakili Kapolri secara resmi sudah menyampaikan pagu indikatif Polri tahun 2020 beserta usulan tambahan anggarannya. Selanjutnya pagu anggaran ini dibahas fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI. “Silakan fraksi-fraksi membahas anggaran ini secara internal,” katanya saat ingin menutup rapat. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...