Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir Foto : Kresno/mr

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) secara resmi mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi III DPR RI sebesar Rp 3,088 triliun untuk tahun anggaran 2020. Usulan tambahan ini dialokasikan untuk memenuhi kegiatan prioritas Kemenkum HAM.

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir yang memimpin rapat ini, mendesak Anggota Komisi III DPR RI untuk mengkritisi usulan tersebut. Serapan anggaran tahun lalu juga bisa menjadi indikator penting untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan tambahan anggaran itu.

“Barangkali akan lebih cantik kalau kita mengelaborasi yang minta tambahan itu saja. Ini sebagai bahan pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus nanti,” kata Kahar. Menkum HAM sendiri kepada Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa usulan tambahan anggaran itu ditujukan untuk program prioritas seperti pelaksanaan seleksi taruna dan pelaksanaan program Pendidikan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi.

Selain itu, program prioritas lainnya adalah penyelesaian pembangunan Lapas Prioritas Nasional tahun 2019 dan pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, serta makanan siap saji bagi narapidana. Sementara itu pagu indikatif Kemenkum HAM untuk tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 13,519 triliun. (mh/sf)