BNN dan KPK Minta Tambahan Anggaran

12-06-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Foto : Azka/Man

 

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran kepada Komisi III DPR RI dari pagu anggaran dalam APBN tahun 2020 yang sudah ditetapkan. BNN meminta tambahan anggaran sebesar Rp 459,3 miliar dan KPK meminta tambahan Rp 580,14 miliar.

 

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan jajaran BNN dan KPK yang membahas anggaran di kedua lembaga tersebut. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Hadir Ketua KPK Agus Raharjo dan Kepala BNN Heru Winarko. Dalam pagu anggaran tahun 2020, KPK mendapat alokasi sebesar Rp 828,17 miliar. Sementara BNN mendapat Rp 1,5 triliun.

 

“Anggaran BNN pada tahun 2018 Rp 1,7 triliun, 2019 Rp 1,5 triliun. Pagu indikatifnya naik Rp 71 miliar. Lalu, mengajukan tambahan anggaran Rp 459 lagi untuk BNN. Mohon bapak dan ibu memberi perhatian ini,” ucap Erma saat memimpin RDP di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

 

Sementara KPK sendiri seperti disampaikan Agus Raharjo, usulan tambahan yang sebesar Rp 580,14 miliar diantaranya untuk program penambahan pegawai sebesar Rp 194,14 miliar. Selain itu ada pula rencana pembangunan gedung pengelolaan dan benda sitaan yang menelan biaya sebesar Rp 94,4 miliar. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...