Tarif Tiket Kapal Feri Perlu Dievaluasi Bertahap

24-05-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto meninjau Kapal Feri di Pelabuhan Merak, Banrten. Foto: Jaka/jk

 

Tarif tiket kapal feri yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang melayani penyeberangan Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung, perlu dievaluasi secara bertahap. Karena terif yang telah diberlakukan sekarang sebesar Rp 15 ribu per orang secara keuntungan tidak terlalu besar. Padahal faktor keselamatan dan keamanan juga harus diperhitungkan.

 

“Kalau kita lihat tarif tiket sebesar Rp 15 ribu memang secara keuntungan mepet. Apalagi jika tidak ada subsidi bahan bakar, mungkin sudah rugi. Kita juga harus mengukur komponen daya beli masyarakat. Kalau daya beli sudah menunjukkan perbaikan, tentu secra bertahap bisa dinaikkan,” kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (23/5/2019).

 

Menurut Darmadi, tarif tiket harus berbanding lurus dengan pelayanan. Pasalnya jika tarif tiket murah, kerap pelayanannya akan menurun. Menurutnya yang paling penting jangan membuat masyarakat kecewa. “Sejauh masih tidak mengganggu keuangan, perusahaan masih bisa layak dijalankan, namun jangan mengurangi pelayanan pada masyarakat,” pesan Darmadi.

 

Selain itu, harap politisi F-PDI Perjuangan ini, di sisi lain ada tanggung jawab sosial pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga diharapkan masyarakat bisa membeli tiket dengan harga yang lebih terjangkau.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan, harga tiket penumpang sebesar Rp 15 ribu hanya mendapat keuntungan sedikit, apalagi jika tidak ada subsidi bahan bakar.

 

“Dengan tarif seperti itu, faktor keselamatan dan pelayanan tetap kami utamakan. Namun, perusahaan sampai saat ini masih bisa menutupi kekurangan ini dari keuntungan pelabuhan dan baru dibukanya layanan eksekutif,” terangnya. (jk/sf)

BERITA TERKAIT
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...