Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam. Foto : Arief/mr

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 ini salah satunya berperan menciptakan iklim riset dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mengingat keduanya mempunyai peran yang cukup sentral dalam peningkatan daya saing dan keunggulan produk investasi teknologi.

Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong Kemenristekdikti untuk mempersiapkan dan melakukan hasil inovasi dan invensi agar mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam sistem paten yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam saat memimpin Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristekdikti dan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) Ristek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

“Sejalan dengan hal itu, guna menjamin kualitas hasil inovasi dan invensi maka kebijakan pemberian fasilitas insentif peraih kekayaan intelektual sebagai kelanjutan dari kebijakan fasilitas insentif perolehan paten kepada lembaga dan badan perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya dapat berjalan prima,” ucap Syaikhul.

Dalam Raker tersebut disampaikan beberapa agenda pembahasan, diantaranya tentang peran Kemenristekdikti dalam mendorong jumlah paten di Indonesia, sinergi LPNK dalam menghasilkan penelitian yang potensial yang untuk dipatenkan, serta status kelembagaan pusat-pusat penelitian.

Sementara itu, Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan peran Kemenristekdikti dalam mendorong peningkatan jumlah paten yang ada di Indonesia, sinergi LPNK, dan status kelembagaan. “Beberapa program yang telah dilakukan Kemenristekdikti yaitu insentif sentra HKI, pelatihan penulisan draf paten, insentif pendapatan paten, sosialisasi paten. Sedangkan capaiannya apabila dilihat dari target tahun ke tahun, maka kita telah mengalami peningkatan yang luar biasa,” jelasnya. (dep/sf)