Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan. Foto: Odjie/od

Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti menyampaikan Badan Musyawarah (Bamus) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang memegang peranan penting. Bahkan, bisa dikatakan Bamus adalah miniatur DPR,  sebab sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh DPR harus melalui Bamus terlebih dahulu. Menurutnya, tupoksi dan mekanisme Bamus DPR dapat diadopsi oleh DPRD Kabupaten/Kota.

"Beberapa tugas dan fungsi Bamus di DPR dapat diadaptasi. Diketahui,  beberapa DPRD sudah menerapkan dan itu berjalan dengan baik," ungkap Maya, sapaan akrab Damayanti usai memimpin rapat konsultasi terkait peran Bamus dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan di Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI,  Senayan, Jakarta,  Kamis (16/5/2019).

Disampaikan Maya, peran Bamus kerap kali menjadi konsultasi DPRD daerah maupun provinsi, karena perannya yang sentral dalam menentukan arah dan kinerja DPR, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan. Mekanisme rapat dan pengambilan keputusan di Bamus dapat dijadikan percontohan bagi DPRD lainnya,  dengan menyesuaikan kondisi internal tatib masing-masing DPRD sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

"Banyak persoalan yang bisa diputuskan di Bamus sebelum ke Rapat Paripurna. Rapat Paripurna bisa berjalan dengan baik tanpa tekanan, kalau bisa diselesaikan di Bamus," sambungnya. Maya menyakini apabila mekanisme di Bamus berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja parlemen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Toto Suharto menyampaikan hasil rapat konsultasi ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun tatib DPRD untuk periode baru ke depan. "Supaya Tatib kita ke depannya lebih sempurna lagi dan lembaga ini bisa  bekerja secara maksimal baik di fraksi maupun di alat kelengkapan DPRD. Dari hasil diskusi ini, kami optimis membawa hasil untuk perbaikan ke depan," imbuhnya. (ann/mh)