Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Foto : Jaka/mr

Penambahan kuota Haji tahun ini sebanyak 10 ribu jemaah merupakan hasil dari diplomasi politik yang panjang oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher mengingatkan, penambahan kuota Haji ini harus segera diikuti dengan persiapan teknis dan legalitasnya.

Sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019), Ali mengatakan DPR RI sendiri telah mendesak Menteri Agama agar menyiapkan langkah-langkah strategis tahun ini terkait penambahan kuota Haji tersebut. Dari aspek legalitas, Pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan nota diplomatik soal penambahan kuota. Aspek legalitas seperti ini harus disambut dengan baik.

Sementara persiapan aspek teknis dari penambahan kuota ini adalah pemondokan dan asrama haji, baik di Tanah Air maupun selama berada di Mekkah dan Madinah. Dengan penambahan 10 ribu jemaah Haji, butuh penambahan kapasitas pemondokan pula. Itu yang perlu segera disiapkan dari penyelenggaraan Haji tahun ini. Dari aspek anggaran, sebut Ali, ada banyak penghematan yang sudah dilakukan DPR RI dan pemerintah.

“Dari aspek anggaran memerlukan dana kurang lebih Rp 350 miliar. Dana itu dapat penghematan dari akomodasi di Mekkah dan Madinah sekitar Rp 50 miliar. Penghematan dari pengadaan uang riyal kurang lebih Rp 60 miliar. Penghematan lain-lain kurang lebih Rp 50 miliar. Sisanya Rp 185 miliar dibebankan kepada APBN. Ini jadi tanggung jawab Kemenag dan Kemenkeu,” jelas politisi PAN tersebut, seraya menambahkan, penambahan 10 ribu jemaah hanya untuk program haji regular. (mh/sf)