Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari. Foto: Geraldi/rni

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari berharap, dengan diadakannya Focus Group Discussion (FGD) tentang ‘Bagaimana Menentukan Isu Baru dan Isu Berlanjut dalam Manajemen Isu”, dapat bermanfaat bagi DPR RI dalam mengelola isu-isu yang berkembang di dalam maupun di luar DPR RI. Sehingga, kegiatan ini dapat memberikan dukungan kepada Setjen dan BK DPR RI sebagai supporting system kepada Dewan dalam meningkatkan citra positifnya.

“Saya yakin dan percaya sekali bahwa kegiatan ini sangat positif. Seperti pisau, kalau diasah terus menerus nanti akan semakin tajam. Batu asahnya kita minta kepada seluruh narasumber yang mempunyai potensi dan kompetensi untuk memberikan dukungan kepada kita, khususnya di Setjen dan BK DPR RI, untuk bagaimana kita meningkatkan citra Dewan. Agar DPR RI ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya saaat membuka FGD Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

FGD ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dosen Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Doddy Wihardi, dan Staf Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Irhamna. Sementara FGD ini dihadiri staf Biro Pemberitaan Parlemen, staf Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, staf Arsip dan Museum, staf Perpustakaan, dan peneliti.

Hanni, biasa Y.O.I Tahapari disapa menambahkan, Sub Bagian Analisis Media sebagai salah satu unit kerja di Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI sudah memiliki pola manajemen isu, dimana para Analis Media membuat konsep rekomendasi kepada Pimpinan DPR RI, dari seluruh isu yang beredar dan berita yang berkembang di media mainstream, seperti media online, media cetak, maupun media lainnya. Guna memperkaya dan memperbarui kiat-kiat manajemen isu tersebut, Sub Bagian Analisis Media perlu menyerap keilmuan dari narasumber yang mengisi FGD tersebut.

Kendala-kendala yang dialami menurut Hanni dalam mengelola isu adalah minimnya isu yang terjadi pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Seperti diketahui, Analisis Media sendiri bekerja 24 jam dan setiap hari dalam memberikan rekomendasi isu, tidak terkecuali hari libur. Namun, menurut Hanni kendala-kendala yang terjadi tersebut tetap dihadapi dan tetap dilakukannya manajemen isu sebagai suatu wujud bagian daripada tugas dan tanggung jawab dalam mengelola manajemen isu dan menganalisis isu.

“Kendala-kendala seperti inilah yang mungkin akan kita hadapi dan kita tetap melaksanakan itu sebagai bagian tugas dan tanggung jawab kita, untuk mengawal manajemen isu dan untuk menganalisa isu dan sekaligus kita juga men-create isu. Isu yang kita buat itu untuk memberikan dukungan yang maksimal, agar citra DPR RI ini dapat terus meningkat dan juga manfaatnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Hanni.

Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Doddy Wihardi menyarankan kepada DPR RI, khususnya staf Sub Bagian Analisis Media untuk memiliki kesepahaman yang sama tentang isu yang berkembang di luar. Untuk nantinya dilakukan analisa, didekati dan dikenali, agar nantinya memiliki strategi yang tepat guna menangkal isu-isu negatif yang menyerang DPR RI.

“Ujungnya adalah karena isu muncul berdampak negatif bagi lembaga, sehingga penyelesaian itu sebenarnya lebih ditujukan supaya visi misi dan tujuan lembaga itu tidak terganggu. Jadi, FGD ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman di Setjen DPR RI, bahwa masukan dari masyarakat, termasuk dari akademisi, bisa menjadi bahan pemikiran untuk menyusun strategi besar berkaitan dengan manajemen isu,” papar Doddy.

Terkait saran dan pendapat dari narasumber yang sudah hampir secara keseluruhannya dilakukan oleh DPR RI, namun efek yang timbul kepada masyarakat untuk menghilangkan persepsi negatif kepada DPR RI belum juga terwujud, Doddy menyatakan bahwa itu adalah sikap akumulatif dari keberadaan DPR RI yang sudah hampir puluhan tahun ada di Indonesia. Mengingat lembaga legislatif adalah lembaga yang penting bagi sebuah negara, sehingga upaya yang dihadirkan pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Saya katakan, sebuah negara besar karena eksekutif, legislatif dan yudikatifnya kuat. Saya yakin teman-teman di Setjen DPR sudah melakukan banyak hal, tetapi mengubah persepsi dan pandangan publik yang mungkin tergolong negatif terhadap isu-isu tertentu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya perlu ada fokus. Dari semua isu itu tidak mungkin kita hire semua, dan tidak mungkin semua kita mainkan. Harus dipilih mana yang jadi skala prioritas, kita sesuaikan dengan visi misi lembaga,” tutupnya. (ndy/sf)