Pemerintah Tak Punya Data Valid Luas Kebun Kelapa Sawit

21-03-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Fathan.Foto:Jaka/jk

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Fathan menyayangkan sampai saat ini pemerintah tidak mempunyai data yang satu dan valid mengenai luas kebun kelapa sawit dan jumlah petani sawit di Indonesia. Pasalnya, data luas yang telah diterbitkan oleh beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan asosiasi berbeda.

 

Masak dengan dana sebesar ini yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemerintah tidak mampu memotret secara utuh. Kalau perlu undang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari sebetulnya angka yang fix berapa,” ungkap Fathan usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan BPDPKS di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/3/2019).

 

Menurut Fathan, data sangat penting karena bisa menjadi ukuran beberapa petani yang bisa diberdayakan dan menentukan arah kebijakan. Selain itu, data juga bisa mengukur kekuatan pemerintah untuk mengembangkan greenfuel dan greengasoline. “BPDPKS ini harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar, agar secara serius dan komprehensif mendata terkait jumlah kebun kelapa sawit yang ada,” pungkasnya.

 

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti program replanting, disinyalir baru menyentuh perusahaan-perusahaan besar, sedangkan para petani-petani sawit kecil belum tersentuh. “Kita mendapat keluhan-keluhan ternyata replanting ini belum menyentuh akar masalahnya. Justru kita jadi khawatir, seharusnya program ini ditujukan supaya perkebunan rakyat bisa tumbuh,” harapnya.

 

Kemudian, Fathan juga mendorong agar alokasi dana riset diperbesar, supaya kualitas sawit kompetitif di dunia internasional. “Karena sawit kita lagi dihadang oleh Uni Eropa, kita juga ingin mengurangi dampak dari pencemarannya. Saya kira dana riset dan replanting perlu diperbesar,” dorong legislator dapil Jawa Tengah II ini. (jk/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...