Upaya Pemda Bangun Sinergi dengan BI Kurang Maksimal

20-03-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardani, Foto: Dep/rni

 

Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardani mengakui bahwa pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sudah berjalan dengan sangat baik. Namun demikian Tutik menilai masih kurang maksimalnya tindakan pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan pihak Bank Indonesia.

 

“Kinerja pemerintah pusat sudah sangat bagus, hanya implementasi di daerahnya yang masih sangat kurang. Dan ini terjadi di beberapa daerah. Di Nganjuk lebih terasa ekstrem, karena kemajuannya terlihat lebih terlambat," kata Tutik disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/3/2019).

 

Ditegaskannya, persoalan ini bukan tugas dari Bank Indonesia (BI) secara utuh, sebab BI hanya mendukung kelompok tani melalui PSBI. "Untuk mendukung implementasi Program Sosial Bank Indonesia tersebut, maka kinerja Pemda harus ditingkatkan lagi, terutama mengenai reformasi birokrasinya,” tandas legislator Partai Demokrat itu. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...