Parlemen se-Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) sepakat untuk meningkatkan instrumen legal domestik negara masing-masing untuk melindungi buruh migran yang ada di negaranya. Kesepakatan tersebut dicapai secara konsensus dan tertuang dalam resolusi mengenai Protection of the rights of Migrant Workers yang diajukan oleh Delegasi Indonesia dalam pertemuan APPF ke-19yang berlangsung pada tanggal 23s.d 26-januari 2011 di Ulaanbaatar, Mongolia.

Delegasi Indonesia yang terdiri dari Delegasi DPR RI dan DPD RI tersebut mengajukan resolusi terkait perlindungan buruh migran sebagai respon dari masih lemahnya instrumen penegakan hukum di sejumlah negara di kawasan dalam melindungi kekerasan yang terjadi dan menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam resolusi tersebut, Delegasi Indonesia juga menekankan pentingnya negara pengirim untuk semakin meningkatkan kualitas para buruh migran mereka agar memahami kultur, hukum, adat negara yang mereka tuju. ”Draf resolusi yang diajukan Indonesia untuk perlindungan buruh migran diadopsi secara aklamasi oleh seluruh delegasi parlemen se-Asia Pasifik yang hadir dalam forum tersebut,” jelas Ketua Delegasi yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid, usai penutupan sidang.

Selain resolusi tentang Protection of the Rights of Migrant Workers, resolusi usulan Indonesia yang kemudian disetujui aklamasi oleh seluruh peserta sidang adalah resolusi tentang Strengthening Parliamentary Effort to Accelerate the Achievement of the Millennium Development Goals. Sementara tiga resolusi lainnya yakni tentang Economy and Trade, Middle East Peace Process dan the Situation in the Korean Peninsula, dibahas bersama dengan parlemen negara lain yang mengajukan draf serupa. Pembahasan resolusi tentang Perdamaian di Timur Tengah sempat mengalami proses yang alot, karena Kanada dan Mikronesia menolak membahasnya. Kanada beralasan APPF bukan forum yang tepat untuk membahas Middle East Peace Process. “Namun, setelah melalui proses diskusi dan kompromi, akhirnya resolusi tersebut disetujui,” lanjut Hidayat.

Dalam forum APPF ke-19 tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan pemikiran dan pandangannya terkait berbagai isu global seperti isu politik dan keamanan wilayah, isu ekonomi, hingga isu-isu mempererat kerja sama antar-parlemen. Delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan dua negara yakni Mongolia dan Kanada. ”Kanada mengharapkan kerja sama ekonomi bisnis kedua negara akan semakin erat,” terang anggota delegasi, Azwar Abubakar, yang mengikuti pertemuan bilateral tersebut.

APPF ke-19 kali ini ditutup dengan menghasilkan 17 resolusi dengan lima diantaranya merupakan usulan Indonesia. Pertemuan parlemen se-Asia Pasifik yang digelar tahunan tersebut kali ini diikuti oleh 19 negara yakni Australia, Kamboja, Kanada, Chile, China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mexico, Micronesia, Mongolia, New Zealand, Rusia, Singapura, Viet Nam, Brunei Darussalam, dan Kazakhstan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua Delegasi, Hidayat Nur Wahid (DPR RI); Wakil Ketua Delegasi, Laode Ida (DPD); dengan anggota terdiri dari: Sidharto Danusubroto (FPDIP), Azwar Abubakar (FPAN), Adisatrya Suryo Sulisto (FPDIP), Roy Suryo Notodiprojo (FPD), Iqbal Alan Abdullah (F Hanura), Mustofa Ali Assegaf (FPPP), dan anggota DPD RI yakni Litha Brent, GKR Ayu Koes Indriyah, Sarah Lery Mboeik dan Emma Yohana(Parle).