Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka Seminar Rencana Strategis Setjen dan BK DPR RI di Lembaga Politik dalam Era Keterbukaan Parlemen. Foto: Geraldi/rni

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, rencana strategis (renstra) menjadi sangat penting bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pasalnya renstra menjadi acuan dari arah organisasi ke depan. Meskipun ia tak menampik, di tengah kemajuan yang dialami Setjen dan BK DPR RI saat ini, justru banyak mengalami kegamangan terkait peran dari adanya sebuah renstra tersebut. Oleh karena itu, sebelum menyusun renstra untuk 5 tahun ke depan, pihaknya menggali informasi dari para ahli.

Hal itu diungkapkan Indra usai membuka Seminar Rencana Strategis Setjen dan BK DPR RI di Lembaga Politik dalam Era Keterbukaan Parlemen, dengan menghadirkan narasumber Direktur Institute For Development of Economics and Finances (INDEF) Dr. Enny Sri Hastuti, dan Dekan Fakultas Administrasi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Eko Prasojo. Seminar berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

“Di tengah jalan kemajuan ini, kita sedikit gamang, apakah renstra ini karena kita di dunia professional pointy, sementara kita melayani political pointy DPR. Itu kadang-kadang ada beberapa yang sulit ketemu. Maka kita mencari banyak masukan dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset untuk mendengar, sebenarnya bagaimana memahami renstra di lembaga politik ini supaya kita bisa berjalan dengan baik,” ungkap Indra.

Menurutnya, meskipun di level eksekutif pun ada juga istilah renstra, namun bagi lembaga legislatif seperti DPR RI yang mengalami banyak fleksibilitas yang ada, karena kaitannya dengan peran Anggota DPR RI. Hal itulah yang menurut Indra akan dielaborasi lagi ke depannya. Dengan adanya kegamangan ini diharapkan dapat menjadi titik temu terkait hal yang memang sesuai bagi Setjen dan BK DPR RI.

“Prof. Eko dan Doktor Enny mengatakan, jangan perdebatkan lagi perlu renstra atau tidak. Renstra harus ada, sebagai kitab suci dalam arah organisasi. Untuk DPR RI itu yang perlu dielaborasi lagi ke depan. Peristiwa-peristiwa politik atau peristiwa-peristiwa yang lain itu harus dirumuskan di renstra ke depan. Jadi dalam beberapa hal justru kegamangan itulah kita mencari titik temu apa yang tepat untuk Setjen dan BK DPR RI,” papar Indra.

Terkait hal apa saja yang akan di kedepankan dalam renstra Setjen dan BK DPR RI dalam 5 tahun ke depan, Indra menyatakan akan mengedepankan hal yang menyangkut profesionalisme dan akuntabilitas. Menurutnya dua hal ini yang menjadi guidance bagi Setjen dan BK DPR RI ke depannya. Pasalnya, menurut Prof. Eko Prasojo secara moral di dalam dunia politik ada hal yang memang menyangkut akuntabiitas pola dan akuntabilitas moral. Sementara di DPR RI sendiri memiliki akuntabilitas lain yaitu akuntabilitas keuangan dan kinerja. (ndy/sf)