Ketua Rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Irwan Paryitno (F-PKS) berjanji akan memberikan perhatian lebih bagi daerah yang pemerintah daerahnya aktif promosi untuk mengembangkan pariwisata. “Jika pemerintah daerah menganggarkan, memprogram, merencanakan, agar pariwisatanya maju, maka di pusat bisa menambah dalam bentuk anggaran sharing,” katanya usai pertemuan dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak (11/3). Selain pemerintah daerah mempunyai kebijakan khusus, menurut Irwan, tambahan anggaran sharing dapat diberikan apabila daerah tersebut mempunyai daerah destinasi unggulan untuk dikembangkan. “Sehingga, di Kalimantan barat bisa dilakukan keduanya, melihat daerah tujuan wisata yang ada cukup bagus dan bisa dianggarakan, sambil menunggu political will dari pemerintah daerah,” tutur nya. Sebelumnya, kepala dinas pariwisata provinsi Kalbar, Kamaruzzaman, menuturkan beberapa program yang menjadi andalan daerahnya. Seperti, mencanangkan visit Kalbar 2010, meningkatkan kualitas penyelenggaraan event pariwisata, dan menyusun kalender event pariwisata dan menunjuk 3 s.d 5 obyek wisata andalan yang mempunyai kelengkapan obyek wisata yang berstandar dan berkualitas. Dalam menjalani program yang telah disusunnya, Kadis Budpar mengungkapkan sejumlah hambatan yang dialaminya. Jarak tempuh ke obyek wisata yang cukup jauh dan infrastruktur jalan belum semuanya menunjang. Kemudian, masih terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk membenahi obyek wisata juga menjadi suatu persoalan sendiri dalam pengembangan pariwisata di provinsi kalbar. Sementara bantuan pemerintah pusat terhadap pengembangan kepariwisataan tahun 2005 – 2008 dalam bentuk dana dekonsentrasi (APBN) tidak ada. Menurut Kamaruzzaman, biaya promosi yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata prov.kalbar per tahun hanya 300 – 400 juta rupiah dari APBD provinsi. “Investor yang menanamkan modal di bidang pariwisata masih terbatas karena infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih masih belum memadai,” katanya. Ia pun mengungkapkan, jika pariwisata di Kalimantan barat belum menjadi program unggulan pembangunan daerah, sehingga berdampak pada kecilnya alokasi anggaran yang disediakan. Sehingga dengan alokasi anggaran kenaikan 10% dari tahun sebelumnya menjadi banyak program yang tidak dapat berjalan dengan baik. “Banyak produk wisata yang belum siap jual karena belum didukung sarana dan prasarana yang merupakan kewenangan instansi lain seperti departemen pekerjaan umum, perhubungan, dll,” katanya. (da)