Sejumlah anggota Komisi III DPR meminta Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar  memanfaatkan momentum kasus Gayus  untuk melakukan reformasi birokrasi. Kamampuan Gayus Tambunan membobol pagar imigrasi di Bandara Soekarno Hatta menunjukkan potret kebobrokan birokrasi di negeri ini.

                “Ada konspirasi, skenario yang telah disiapkan untuk meloloskan Gayus di kantor Imigrasi, di  bandara,” kata anggota Komisi III Achmad Basarah saat rapat kerja dengan Menkumham Patrialis Akbar di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu 26/1.

                “Beri sangsi aparat yang terlibat, jangan hanya bawahannya tetapi juga pimpinannya,” kata politisi PDI Perjuagan ini. Apalagi menurutnya menteri yang pernah menjadi anggota komisi III DPR RI ini berasal dari partai yang lahir dari proses reformasi.

                Sementara itu anggota Komisi III Ichsan Sulistyo menceritakan peristiwa yang dilihatnya di Bandara Soekarno Hatta setelah pulang dari kunjungan kerja di Korea. “Saya melihat petugas imigrasi menjemput pengusaha Korea di tangga pesawat, sementara saya anggota DPR antri,” imbuhnya. Ia juga menanyakan SOP (Standard Operation Procedure-red) di kantor Imigirasi, karena melihat sendiri perbedaan pelayanan di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

                Hal senada disampaikan anggota Fraksi PKS Nasir Jamil, “Saya mendapat laporan banyak calo berkeliaran di kantor Imigrasi Jakarta Timur.” Ia menyatakan kritikan keras kepada aparat karena keinginan untuk membuat Imigrasi menjadi lebih baik. Ia juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun karena rapat kerja berlangsung bertepatan dengan hari Bakti Imigrasi ke 61

                Empati terhadap petugas Imigrasi disuarakan oleh Panda Nababan. “Pak menteri harus punya keberanian untuk melakukan koreksi, termasuk kesejahteraan bagi petugas dilapangan,” tuturnya. Ia juga menilai tidak ada kerja sama yang baik dengan pengelola bandara PT. Angkasa Pura, ini terlihat dari kantor petugas Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta sangat sempit.

                Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Ade Surapriatna secara khusus menyoroti penampilan petugas di lapangan. “Saya pernah ke beberapa negara, petugas Imigrasi di sana terlihat rapih, gagah sedangkan di negeri sendiri lebih sering kelihatan lusuh,” paparnya. Baginya penampilan petugas imigrasi penting karena mereka adalah orang pertama yang menyambut para tamu yang datang dari manca negara.

                Pimpinan sidang Fahri Hamzah secara khusus memberi ruang kepada anggota Komisi III mendalami permasalahan Imigrasi. Ia membagi rapat kerja dengan Menkumham menjadi dua bagian, sesi pertama membahas masalah Imigrasi dan sesi kedua masalah pemasyarakatan. “Agar lebih fokus,” kata Fahri yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

                Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dalam penjelasannya menyebut telah melakukan pemeriksaan terhadap aparat yang terkait langsung dengan lolosnya Gayus Tambunan di Bandara Soekarno Hatta. “35 orang sudah kita bebas tugaskan dan saat ini masih dalam pemeriksaan,” katanya. Dihadapan anggota Komisi III ia berjanji akan memberikan sangsi tanpa pandang bulu, baik pimpinan maupun bawahan apabila terbukti bersalah.

                Upaya perbaikan pelayanan di beberapa kantor Imigrasi saat ini telah dilakukan. Untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan pelayanan, bertepatan dengan hari Bakti Imigrasi telah diresmikan pula sistem layanan paspor elektronik atau e paspor.

                Sementara itu Inspektur Jendral Kementrian Hukum dan HAM, Sam L. Tobing memaparkan hasil pemeriksaan di  beberapa Kantor Imigrasi. “Kita temukan ada petugas yang berhubungan dengan preman di Kantor Imigrasi Jakarta Timur,” tegasnya. Ia mengakui ada petugas yang berkantor di kantin berhubungan dengan calo. Pihaknya juga sudah menjalin kerja sama dengan Bareskrim Polri untuk menindak para calo ini.

                Untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama petugas yang bekerja di lapangan Patrialis Akbar menyebut tahun ini akan lebih baik. “Menteri keuangan telah menyetujui 70 persen PNBP dari kementriannya boleh digunakan kembali, ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 30 persen” katanya. Ia memberi apresiasi karena keputusan Menteri Keuangan tersebut berkat dukungan  Komisi III DPR RI. (iky)