Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate Foto : Chasbi/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate menilai kualitas pelaporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat investigatif. Data administratif tersebut harus dikonfirmasi dengan melakukan audit-audit yang bersifat investigatif.

“Pelaporan itu tidak dalam konteks melaksanakan kewajiban hukum saja, tetapi juga dalam konteks untuk memastikan bahwa laporan administratif tersebut secara riil di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Johnny usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, di Makassar, Sulsel, Senin (28/1/2019).

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, ada perbaikan terkait opini pelaporan atas pengelolaan keuangan negara, baik Belanja Negara maupun Penerimaan Negara. “Jadi ada kategori seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sebagainya. Nah temuan-temuan tersebut berkurang, namun kami juga menginginkan peningkatan dalam hal tersebut,” tambah Johnny.

Johnny menambahkan, peningkatan pelaporan administratif itu merupakan proyeksi dari pelaksanaan pembangunan yang baik, sedangkan audit investigatif itu sendiri dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan potensi penyimpangan keuangan negara.

Legislator dapil NTT itu melanjutkan, dari sisi Belanja Negara memang BPK memperhatikan betul amanat konstitusi dalam  melakukan audit terhadap Belanja Negara, “Perlu adanya audit investigatif untuk memastikan bahwa pelaporan administratif teknis akuntansi yang dinyatakan baik itu tidak hanya di atas kertas saja, melainkan dalam pelaksanaan pembangunan negara dilaksanakan dengan baik,” tutup Johnny. (cas/sf)