Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajarannya.Foto :Nadya/rni

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial untuk segera melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan terhadap sarana dan prasarana bagi korban yang terdampak tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang. Apalagi, masyarakat yang menjadi korban merupakan tanggung jawab negara, dan masyarakat Pandeglang sudah tak lagi nyaman berada di pengungsian.

Hal itu dikemukakan Ali Taher (F-PAN) saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajarannya guna memastikan penanganan bencana di Tanjung Lesung, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang berlangsung di Ruang Pendopo Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Kamis (24/1/2019).

“BNPB dan Kemensos harus segera melakukan percepatan pembangunan dan juga pengadaan sarana prasarana itu. Kenapa penting? Karena memang itu yang menjadi harapan rakyat yang jadi korban tsunami dan mereka menjadi tanggung jawab negara. Dan DPR RI sesuai dengan fungsinya maka akan cepat melakukan rapat kerja untuk bisa melakukan pembahasan anggaran,” kata legislator dapil Banten itu.

Menurut Ali Taher, akibat bencana yang terjadi di Pandeglang dan di sejumlah wilayah Indonesia lainnya, pemerintah berencana menaikkan Dana Rutin Operasional yang semula hanya Rp 610 miliar, kini menjadi Rp 1,3 triliun. Dana On Call atau Dana Siap Pakai yang semula hanya Rp 4 triliun, kini menjadi Rp 6-7 triliun. Menurut Ali Taher, ini merupakan upaya dari pemerintah untuk turut meningkatkan perannya dalam penguatan kelembagaan maupun pembinaan serta pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Anda, yang juga berdaerah pemilihan Banten I yang meliputi Pandeglang salah satunya, memaparkan hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat Pandeglang korban terdampak utamanya adalah tempat tinggal. Menurut Anda, tempat tinggal sangat dibutuhkan, mengingat hidup dengan menumpang di pengungsian dengan warga yang lain sangatlah tidak nyaman, apalagi bagi orang yang sudah berumah tangga. Sehingga, rumah hunian sementara sangat dibutuhkan oleh para korban terdampak.

“Jadi yang sangat mendesak adalah untuk hunian, apalagi orang yang sudah rumah tangga. Jadi kebutuhan inikan bukan kebutuhan untuk makan saja, tapi kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Maka saya berharap kepada pemerintah segera melaksanakan rumah hunian sementara (Huntara) untuk penampungan yang bisa dihuni oleh masing-masing keluarga, supaya hidupnya lebih nyaman dan layak,” ungkapnya.

Anda menilai jika Huntara sudah terbentuk, maka berkumpul dengan keluarga masing-masing akan jauh lebih nyaman dibanding dengan keadaan yang ada saat ini di pengungsian, yaitu tidur berhamparan bersama-sama dengan anak-anak bahkan orang dewasa lainnya. Menurut Anda, untuk saat ini janganlah mempermasalahkan soal hak tanah dari Huntara tersebut, melainkan segera turunkan dana untuk membangun Huntara tersebut.

“Saat ini baru ada 300 rumah sementara yang sudah dibangun oleh Bank BUMN, sisanya 524 rumah ini saya berharap dari bantuan bencana nasional segera direalisasikan untuk pembangunan rumah sementara ini karena itu yang terbaik untuk saat ini,” harap legislator Partai Gerindra ini.

Terakhir Anda juga mengimbau kepada masyarakat Pandeglang untuk tetap tenang dan bersabar. Keadaan yang ada saat ini, tidak berarti pemerintah tidak memikirkan, melainkan semua ini merupakan bencana. Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong kepada pemerintah untuk segera mencairkan dana bencana nasional sesuai dengan apa yang diajukan oleh Bupati Pandeglang. (ndy/sf)