Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi. Foto: Geraldi

Para kepala kejaksaan negeri (Kajari) yang bertugas di berbagai daerah harus tampil berwibawa di mata aparatur pemerintah daerah (pemda). Ini penting, agar kedekatan kajari dengan kepala daerah tidak menghalangi penegakan hukum. Kecenderungan yang terjadi selama ini, ada kolusi antara Kajari dengan kepala daerah menyangkut kasus hukum di daerah.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi di hadapan rapat kerja dengan Jaksa Agung beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Menurut Mulyadi, aparatur pemda atau kepala daerah yang sudah merasa nyaman dengan Kajarinya, maka kasus-kasus hukum yang menimpa pemda biasanya tidak ditindaklanjuti.

“Kajari di kabupaten/kota harus berwibawa di mata pemda. Pemda jangan terlalu nyaman dengan Kajari. Jangan sampai kasus atau persoalan hukum menyangkut kepala daerah tidak dilakukan. Kalau sudah terlalu dekat dengan Pemda, biasanya bisa cincai. Kajari sekali lagi harus tunjukkan tunjukkan wibawanya di daerah,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Ia juga berharap, agar para Anggota DPR RI memonitor perilaku Kajari di dapilnya masing-masing. Hukum, sambung Mulyadi, tidak boleh timpang, baik terhadap perorangan maupun kelompok. “Ini penting supaya tidak ada salah persepsi di mata masyarakat. Penegakan hukum harus equal dan kepemimpinannya juga harus ditingkatkan,” imbuhnya. (mh/sf)