Legislator Desak Dubes Arab Saudi Minta Maaf

04-12-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (F-Golkar)/Foto:Geraldi/Iw

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Abdullah Shuaibi untuk meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Ia meminta Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap Dubes Arab Saudi.

 

Ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2018), mantan Pengurus GP Ansor tersebut menyatakan sangat tersingung dengan tweet yang diduga milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi. Tweet itu dianggap menyinggung karena GP Ansor dianggap organisasi sesat.

 

Lebih lanjut Ace meminta Dubes Osama mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada siapapun yang disebut dalam tweet-nya. Pada tataran hubungan diplomatik, tidak boleh seseorang ikut campur urusan dalam negeri. “Sebaiknya Dubes Osama segera minta maaf terhadap apa yang ditulis dalam tweet-nya,” pungkas legislator Partai Golkar itu.

 

Dalam kesempatan terpisah, tweet Osama mendapatkan tanggapan berbagai kalangan, diantaranya PBNU, GP Ansor dan Kementerian Luar Negeri. Mereka menilai, hubungan yang baik selama ini yang dibangun dari dulu sampai sekarang antarumat Islam Indonesia dan umat Islam Arab. Begitu pula hubungan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi turut ternodai oleh Dubes Osama yang ditulis dalam tweet-nya.

 

Sebelumnya, melalui akun twitter-nya Minggu (2/12/2018) lalu, Osama menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sebulan lalu. Ia menyebut bahwa ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang. (mp/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...