Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto : Arief/Man

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong ke depannya Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usahanya, dan melakukan pengembangan bisnis dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, agar Koperasi DPR RI dapat lebih memberikan manfaat bagi anggotanya.

“Macam-macam kegiatannya secara teknis yang bisa dilakukan, dan tentunya bisa memberikan pemahaman bagi anggota supaya anggota juga punya keterlibatan aktif,” katanya usai membuka Rapat Anggota Khusus dan Pendidikan Perkoperasian Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI, dengan tema ‘Membangun Koperasi Mandiri Melalui Partisipasi Aktif Anggota,’ di Ruang Rapat Pansus DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Lebih lanjut Indra menjelaskan, keterlibatan aktif anggota tidak hanya berupa simpan pinjam saja, melainkan juga penyimpanan dana yang bisa dilakukan anggota koperasi untuk nantinya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis koperasi, karena semakin besar omset koperasi, maka akan semakin baik pula kinerja koperasi ke depannya, dan semakin besar pula manfaat yang didapat oleh anggotanya.

Mengingat bagi Indra, dengan upaya itu bisa menggambarkan sehatnya suatu usaha atau bisnis yang dijalankan, dengan mengembangkan kreatifitas bisnisnya. Soal inovasi yang dilakukan, Indra mendorong Koperasi untuk melakukan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak ketiga, contohnya dengan Pertamina misalnya, untuk pemanfaatan kawasan parlemen yang sedemikian luas untuk bisa diolah bersama.

“Kita bisa bekerjasama untuk meminjam lahan dengan pihak ketiga, kita bisa kemudian minta bantuan Pertamina untuk bekerjasama di tempat strategis. Misalnya kawasan parlemen ini luas sekali, koperasi membentuk suatu tim untuk menangani pemeliharaan-pemelliharaan di sini yang profesional, tetap bersaing dengan yang lain tidak ada penganakemasan, dan tetap bersaing karna inikan cukup besar. Artinya bisa dapat benefit yang cukup besar kalau koperasi melihat itu,” ungkapnya.

Sementara Ketua Pengurus Koperas Setjen dan BK DPR RI Mohammad Djazuli memaparkan bahwa saat ini Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI sudah memiliki minimarket online. Namun saat ini belum dioperasionalkan, karena masih dilakukan persiapan berupa infrastruktur, sistem pemesanan, server, hingga tenaga pengirim nantinya. “Itu sudah kita buka, bisa lihat harganya dan sebagainya, tapi belum operasional. Semoga saja di tahun 2019 belanja online itu kita bisa operasional,” harapnya.

Soal menjalin kerja sama atau MOU dengan pihak ketiga, Djazuli menyatakan akan mengupayakan hal tersebut, karena dirinya juga merasa benefit yang akan didapat Koperasi dengan kerja sama itu juga sangat besar, dan penjajakan yang dilakukan pihak ketiga juga sudah sangat terbuka.

“Nanti akan kita jajaki sebagaimana yang sudah kami laksanakan di pusat Koperasi Pegawai DKI Jakarta, itu punya 2 pom bensin dan itu sangat menjanjikan. Makanya kalau bisa ini kita tiru karena sangat menjanjikan. Dengan hanya 6 dispenser itu bisa menguntungkan sampai Rp 2-3 miliar, jadi punya 2 pom bensin itu bisa Rp 6 miliar,” katanya.

Namun, Djazuli juga berandai-andai, jika memang setelah dijajaki kerja sama tersebut, namun ternyata Koperasi Setjen dan BK DPR RI tidak mampu, maka itu bisa dikerjasamakan dengan antar koperasi di jaringan koperasi yang ada. (ndy/sf)