Utang Kurang Bayar Pemerintah Dominasi Permasalahan Pupuk

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar bersama tim Kunjungan Kerja Reses saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Pupuk Kaltim di Bitung, Sulut.Foto : Ayu/rni
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar menjelaskan, stok pupuk di Gudang Pupuk Kaltim di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara untuk petani cukup dan pendistribusiannya juga tidak ada kendala yang berarti, baik pupuk bersubsidi atau pupuk komersial. Namun di balik itu, kekurangan bayar atau utang bayar pemerintah ke perusahaan pupuk masih menjadi kendala utama perpupukan di Indonesia.
“Kami tadi melihat sendiri di Gudang Pupuk Kaltim di Bitung, meski tidak ada masalah yang berarti, namun secara keseluruhan masih ada satu permasalahan besar terkait pupuk, yakni kurang bayar atau utang kurang bayar pemerintah ke perusahaan pupuk yang belum juga terlunasi,” ujar Nasyid saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Pupuk Kaltim di Bitung, Sulut, Kamis (01/11/2018).
Kurang bayar pupuk yang terjadi terus menerus ini, lanjut legislator Partai Demokrat ini, akan menjadi utang yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Sehingga tidak pernah tuntas. Padahal hal itu sangat dibutuhkan untuk membiayai pemberian subsidi pupuk yang selama ini menggunakan dana pinjaman dari bank.
“Oleh karena itu kami berharap pemerintah segera bayar utang ke perusahaan pupuk. Sehingga utang yang ada di pabrik-pabrik pupuk ini juga bisa segera dilunasi. Karena kalau dilunasi, perusahaan pupuk jelas akan terhindar dari bunga bank. Dan dananya pun bisa digunakan untuk mensubsidi kembali pupuk masyarakat, petani dan perkebunan yang ada di daerah-daerah lainnya,” pungkas legislator dapil Sulawesi Selatan ini. (ayu/sf)