Utang Kurang Bayar Pemerintah Dominasi Permasalahan Pupuk

05-11-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar bersama tim Kunjungan Kerja Reses saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Pupuk Kaltim di Bitung, Sulut.Foto : Ayu/rni

 

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar menjelaskan, stok pupuk di Gudang Pupuk Kaltim di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara untuk petani cukup dan pendistribusiannya juga tidak ada kendala yang berarti, baik pupuk bersubsidi atau pupuk komersial. Namun di balik itu, kekurangan bayar atau utang bayar pemerintah ke perusahaan pupuk masih menjadi kendala utama perpupukan di Indonesia.

 

“Kami tadi melihat sendiri di Gudang Pupuk Kaltim di Bitung, meski tidak ada masalah yang berarti, namun secara keseluruhan masih ada satu permasalahan besar terkait pupuk, yakni kurang bayar atau utang kurang bayar pemerintah ke perusahaan pupuk yang belum juga terlunasi,” ujar Nasyid saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Pupuk Kaltim di Bitung, Sulut, Kamis (01/11/2018).

 

Kurang bayar pupuk yang terjadi terus menerus ini, lanjut legislator Partai Demokrat ini, akan menjadi utang yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Sehingga tidak pernah tuntas. Padahal hal itu sangat dibutuhkan untuk membiayai pemberian subsidi pupuk yang selama ini menggunakan dana pinjaman dari bank.

 

“Oleh karena itu kami berharap pemerintah segera bayar utang ke perusahaan pupuk. Sehingga utang yang ada di pabrik-pabrik pupuk ini juga bisa segera dilunasi. Karena kalau dilunasi, perusahaan pupuk jelas akan terhindar dari bunga bank. Dan dananya pun bisa digunakan untuk mensubsidi kembali pupuk masyarakat, petani dan perkebunan yang ada di daerah-daerah lainnya,” pungkas legislator dapil Sulawesi Selatan ini. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...