Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik Foto: Azka/mr

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengatakan bahwa dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI kali ini ke Provinsi Maluku Utara untuk mendengar secara langsung proses penyelenggaraan dan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Malut, karena ada banyak laporan pro dan kontra terhadap pelaksanaan Pilkada lalu.

“Kami sebagai wakil rakyat mendapat banyak laporan pro kontra terhadap pelaksanan Pilkada ini. Salah satu laporan itu adalah kritik terhadap kinerja dari teman-teman Polda Maluku Utara,” kata Erma usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan mitra kerja terkait di aula Polda Maluku Utara, Kamis (01/11/2018).

Dalam pertemuan ini, turut hadir sejumlah mitra kerja Komisi III DPR RI, diantaranya Kapolda Provinsi Maluku Utara Naufal Yahya, Wakapolda Maluku Utara Lukas Arry Dwiko Utomo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara Ida Bagus Nyoman Wismantanu, dan Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara Benny Gunawan.

Erma menambahkan dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, hanya 16 provinsi yang berjalan dengan baik aman dan damai, bahkan tidak ada konflik. “Jadi sisa kerja Polri ini tinggal di Maluku Utara,” imbuh legislator Partai Demokrat ini.

Sebagai Pimpinan Komisi III DPR RI, dirinya begitu yakin bahwa Kapolda Maluku Utara Naufal Yahya punya komitmen yang besar untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan damai, termasuk saat ini, usai pengumuman dari Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tentu saja polisi tidak bisa kerja sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat juga jangan mempolitisasi, bantu aparat kepolisian kita ini sudah mau menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Jadi kalau bisa secepatnya masalah Pilkada yang lalu selesai,” kata Erma.

Erma mengaku pihaknya memberi catatan, sebentar lagi akan memasuki persiapan Pemilu 2019, dan harusnya agenda lokal sudah selesai tinggal menunggu agenda nasional ini. Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti dengan melihat kinerja Polda Malut setelah pengumuman MK nanti, apakah akan melakukan pengamanan dengan maksimal atau tidak.

“Karena tugas beliau ini melakukan pengamanan secara maksimal memastikan Maluku Utara ini aman, dan tidak akan ada konflik, Saya atas nama Pimpinan Komisi III DPR RI meyakini bahwa Kapolda mempunyai komitmen yang kuat,” tutup legislator dapil Kalimantan Barat ini. (azk/sf)