Perkuat Fungsi Pengawasan, DPRD Bantul Kunjungi BK DPR

31-10-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Bantul/Foto:Kresno/Iw

 

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan di zaman yang sudah terbuka, fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif bisa didapatkan dengan sangat mudah dan banyak sumbernya. Misalnya dari surat kabar, media sosial, dan televisi. Bahkan, dengan orang berteriak saja, bisa diketahui permasalahan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

 

“Berbagai sumber tersebut akan mempermudah fungsi pengawasan,” tutur Johnson saat menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Bantul terkait pengawasan legislatif terhadap eksekutif di ruang rapat Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

 

Johnson menambahkan, Anggota Dewan harus punya power yang kuat dan bisa melakukan pengawasan dengan berimbang dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan bahwa fungsi pengawasan terkait tiga hal yaitu mengenai pelaksanaan perda, pelaksanaan APBN-nya, dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

 

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Bantul menanyakan mengenai upaya memperkuat fungsi pengawasan di daerah, sehingga DPRD bisa mengawasi berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

 

“Untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD harus melihat prosedur yang ada. Kita harus melihat aturan dan membuat aturan di tata tertib dan pelaksanaan dari hak-hak anggota DPRD tersebut diatur di dalam tata tertib. Termasuk melakukan kunjungan ke dapil untuk melihat dan mengawasi kebijakan-kebijakan sudah berjalan dengan baik atau belum,” tutur Johnson.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul Heru Sudibyo menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan konsultasi ini untuk lebih memperkuat fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bantul dan mencari referensi mengenai perimbangan eksekutif dan legislatif.

 

Heru menambahkan, dalam pelaksanaan Perda, anggaran serta kebijakan yang dikeluarkan di daerah, DPRD Kabupaten Bantul belum memiliki pengawasan yang kuat. Diharapkannya setelah adanya kunjungan ini, bisa memperkuat fungsi pengawasan yang dianggap masih lemah. (rh/sf)

BERITA TERKAIT
Pesan Sekjen di Upacara HUT ke-80 RI: ASN Parlemen Harus Gotong-Royong, Hapus Mentalitas Silo Antar-unit
17-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-80 Republik Indonesia...
Suprihartini: Media Sosial, Kanal Utama Bangun Persepsi Publik Jaga Citra DPR
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dalam mendukung dan mewujudkannya komunikasi terintegrasi dengan satu narasi Sekretariat Jenderal DPR RI , Biro Pemberitaan Parlemen...
CPNS Setjen DPR RI Harus Jadi Agitator Informasi Publik Kinerja Dewan
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta –Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menilai peningkatan keterampilan digital para pegawai, khususnya CPNS, menjadi penting, sehingga...
“Satu Narasi, Multi-Kanal” Platform Komunikasi Politik DPR Sampaikan Kinerja ke Publik
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar, mendorong pentingnya penerapan strategi “Satu Narasi, Multi Kanal” dalam komunikasi politik...