Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Foto: Geraldi/jk

Para mitra Komisi III DPR RI diserukan agar memberikan rencana kegiatan (program) yang jelas, agar permohonan anggarannya bisa diperjuangkan di Badan Anggaran DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengaku sulit memperjuangkan anggaran mitranya, karena selama ini tidak jelas kegiatan apa saja yang akan dah sudah dilakukan.

“Kami sulit memperjuangkan anggaran mitra, kalau satuan tiganya tidak diberikan. Tujuannya bukan untuk mempersoalkan itu, karena memang kami tidak boleh mempersoalkan satuan tiga. Tapi, setidaknya kami paham untuk memperjuangkan anggaran tahun berikutnya, karena kami bisa melihat urgensinya untuk disampaikan ke Banggar,” papar Arsul saat mengikuti rapat kerja dengan Pimpinan KPK, Pimpinan Polri, dan Menkum HAM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir itu, pagu anggaran tahun 2019 untuk Kemenkum HAM sebesar Rp 13,305 triliun. Kejaksaan Agung dan Polri masing-masing Rp 6,346 trliun dan Rp 86,187 triliun. Sementara KPK sendiri mendapat Rp 813,45 miliar. Dua mitra kerja juga mengajukan tambahan anggaran. KPK minta tambahan Rp 133,37 miliar dan Kejagung Rp 737 miliar.

Diharapkan legislator PPP itu, setelah besaran pagu anggaran tahun 2019 ditetapkan, masing-masing mitra harus memberikan rencana kerja, apalagi mitra kerja yang mengajukan tambahan anggaran.

“Setelah ditetapkan, mitra harus memberikan rencana kegiatan dalam konteks anggaran kepada Komisi III. Selama ini, kami bisa melihat hasil kegiatan itu dari laporan BPK, terutama bila ada maladministrasi yang menjadi temuan. Saya kira ke depan perlu jadi perhatian mitra kerja komisi supaya kalau diperjuangkan ada argumentasinya,” tutup Arsul. (mh/sf)