Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Pimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan melakuka kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali.Foto :Azka/Man

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar mediasi tentang pembangunan mulut kanal di Pantai Utara Serangan, Denpasar, Provinsi Bali antara pihak pengembang PT. Bali Turtle Island Development (BTID) dengan masyarakat adat Bali. Pasalnya, hingga kini berbagai penyelesaian tidak menemukan titik terang antar keduanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang juga Ketua Kunspek ke Provinsi Bali menyebut bahwa sebenarnya masyarakat adat hanya mempermasalahkan pembangunan mulut kanal yang melewati akses masyarakat biasa melakukan kegiatan pensucian diri (melasti) dan juga melakukan kegiatan melaut.

“Masyarakat berharap kawasan wisata yang dibangun masih terbuka untuk masyarakat di sini, agar punya akses untuk nelayan dan beribadah. Mereka bukannya tidak setuju pembangunan kawasan wisata di daerah tersebut, tetapi penentuan titik-titik jembatan itulah yang akan menghubungkan antara daerah pariwisata dan daerah non pariwisata yang ditinggali oleh masyarakat,” jelas Daniel usai mediasi antara PT. BTID dengan masyarakat adat di Denpasar, Bali, Rabu (19/9/2018).

Politisi F-PKB itu mengatakan bahwa setelah pertemuan antara kedua belah pihak, sudah ada jalan keluar. Semula masyarakat yang ingin melaut atau melakukan kegiatan Melasti melewati kawasan wisata tersebut akan dibuatkan jembatan untuk melewati mulut kanal. Tinggal nanti akses menuju daerah wisata yang dibentuk jembatan. “Tinggal dimusyawarahkan dalam suatu poin-poin kesepakatan. Dalam konsep nelayan, kalau mereka tidak bisa mengakses sebagian wilayah, apa kompensasinya. Jadi hal-hal itu saja  yang dipastikan,” imbuhnya.

Daniel menambahkan bahwa pihak pengembang harus bisa memastikan, jika ini terbangun dengan baik, masyarakat tidak tersingkir, dan pendapatan masyarakat semakin baik. Pada titik-titik tertentu yang memang nelayan sudah tidak bisa mengakses lagi, ada konpensasi dalam bentuk tempat untuk mereka berjualan. Ia pun berharap pembangunan daerah wisata tidak menggerus pendapatan masyarakat, namun justru harus meningkatkannya.

“Jangan sampai pembangunan ini tidak berjalan, karena konstruksi pembangunan saat ini sudah menutup akses masyarakat yang ingin melaut. Tentu ini akan terus kita kawal proses pembangunannya hingga selesai,” tutup politisi dapil Kalimantan Barat itu. (azk/sf)