Komisi VIII Pastikan Kesiapan BPBD Bali Sambut Annual Meetings IMF-World Bank
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis foto : Erman/mr
Indonesia akan menjadi tuan rumah Annual Meetings International Monetary Fund (IMF)-World Bank pada 8-14 Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua, Provinsi Bali. Sebagai tuan rumah, Komisi VIII DPR RI ingin memastikan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Bali termasuk juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyambut acara pertemuan yang mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global tersebut.
"Kita mengunjungi BPBD Bali, karena ingin memastikan kesiapan mereka dalam menyambut sidang tahunan IMF, serta memberikan ketenangan kepada dunia internasional bahwa Bali itu aman,” terang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Bali, di Denpasar, Bali, Rabu (19/9/2018).
Politisi PKS itu menambahkan, jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bencana alam misalnya, perangkat-perangkat BPBD Bali diharapkan sudah siap. Termasuk peralatan yang akan memberikan warning ketika terjadi bencana alam khususnya di daerah Nusa Dua, Bali. “Kita lihat Pusdalops Bali termasuk yang paling lengkap sarana dan prasarana, sistemnya juga baik, mereka memiliki server sendiri. Mereka juga selalu mengedukasi masyarakat,” tambahnya.
Politisi dapil Sumatera Utara ini mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Bali cukup tinggi. Faktor inilah yang sangat membantu dalam setiap penanggulangan bencana yang ada di Bali. "Jadi mereka mudah dididik, diarahkan bagaimana ketika terjadi bencana, mereka sangat sangat mudah diatur dan itu sangat membantu dalam mengurangi risiko bencana," pungkas Iskan.
Annual Meetings IMF-World Bank merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Pada AM 2018 yang akan diselenggarakaan di Bali ini, rencananya akan dihadiri sekitar 15.000 peserta, yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, serta media. (es/sf)
