Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase. Foto: Arief/jk

Sebagai kawasan industri, Batam, Kepulauan Riau memiliki satu Kawasan Pengelolahan Limbah Industri (KPLI) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase menyampaikan agar perusahaan pengelolahan limbah B3 untuk dapat proaktif mengurus perizinan.

Hal itu diungkapkan Ferry Kasse usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3) KLHK serta jajaran manajemen PT. Desa Aircargo dan PT. Haiki Green, di Kantor Pengelolaan Limbah Desa Aircargo, Batam, Kepri, Jumat (07/9/2018).

“Prinsip izin operasional harus mereka miliki untuk bisa mempunyai teknologi atau alat-alat seperti insenerator. Itu belum ada, artinya mereka terpaksa untuk menjual barang dan memindahtempatkan ke tempat lain, di antaranya ke Pulau Jawa,” kata Ferry.

Politisi Partai Hanura ini mengatakan, dari hasil pertemuan, pihaknya mendapatkan informasi yang disampaikan  Badan Otorita Batam, bahwa ada 38 perusahaan yang bergerak di pengelolahan limbah. “Perusahaan pengelolahan limbah harus membuat profil secara utuh dan diasistensi, seperti apa program mereka, mulai dari awal pendirian perusahaan,” ungkapnya.

Peluang dari sisi usaha sendiri untuk pengelolaan sebenarnya bagus sekali, mereka harus membawa limbah ke Pulau Jawa dan pengelolahan finalisasinya di Pulau Jawa. “Terlihat ada hal yang tidak benar kita melihat ini hanya penguasaan teknologi dan tidak ada keseriusan untuk mengejar, karena regulasi ini harus dimiliki. Sehingga mereka bisa beroperasi secara baik dan sampai sekarang kita belum lihat ini,” kata Politisi dapil NTT itu.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman (F-PG) menambahkan, pihaknya berharap pengelolaan limbah dikelola, dimanfaatkan serta dilokalisir di daerah seputar Batam, jadi tidak perlu lagi dikirim ke Jawa. “Menurut saya salah satu langkah ke depan agar ada multiplier effect dan pemanfaatan serta peningkatan lapangan pekerjaan,” imbuh politisi dapil Kalbar itu. (afr/sf)*