Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong. Foto: Geraldi/od

Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 58,906 triliun pada tahun 2019. Dengan anggaran itu, Komisi VIII DPR RI berharap Kemensos mampu mendukung dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkelanjutan.

Karena itu, Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemensos tahun 2019 diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan obyektif, terkait  Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, pada Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, yang membahas RKA Kemensos Tahun Anggaran 2019, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/9/2018).

Dalam kesempatan ini, dipaparkan Pagu Anggaran Kemensos 2019 sebesar Rp 58,906 triliun, dengan rincian, antara lain Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp34,765 triliun dan Penanganan Fakir Miskin Rp 21,405 triliun. Dari jumlah tersebut, pagu anggaran total Kemensos tahun 2019 naik sebesar 36,06 persen dibanding tahun anggaran 2018, sementara kenaikan terbesar terjadi pada Program Perlindungan Sosial sebesar Rp 15 triliun, sedangkan Program Penanganan Fakir Miskin (PFM) dan Pemberdayaan Sosial (Dayasos) mengalami penurunan.

Khusus mengenai penanganan bencana gempa bumi (Nusa Tenggara Barat) NTB, hingga 31 Agustus 2018 lalu, santunan korban meninggal kepada ahli waris sebanyak 567 orang masing-masing Rp 15 juta per orang. Santuan korban luka Rp 2,5 juta per orang, bantuan isi hunian tetap Rp 3 juta per rumah. Selain itu, santunan duka relawan Palang Merah Indonesia (PMI) 2 orang sebesar Rp 20 juta, jaminan hidup maksimal 3 bulan untuk Rp 900 ribu per jiwa, 378 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 235 pendamping PKH.

Sedangkan, Perlindungan Sosial Berkelanjutan mencakup PKH sebanyak 325.320 Kepala Keluarga (KK), Bantuan Pangan Non Tunai untuk 473.049 KK serta Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Sementara itu, dalam Program Tanggap Darurat telah diberikan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara sebanyak 1.519 unit tenda gulung, tenda serba guna dan tenda keluarga.

Pemenuhan kebutuhan makanan terdiri 100 ton beras untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov), 400 ton beras pada Pemerintah Kabupaten (pemkab) dan 20 ton beras regular. Juga telah disalurkan 21 ribu paket sembako terdiri 5 kg beras dan lauk pauk, serta dibentuk 10 titik dapur umum dengan 25.675 bungkus per hari dan 2 titik dapur.

Menanggapi saran Komisi VIII DPR RI, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sebuah keharusan bagi jajaran Kemensos dengan anggaran sebesar itu diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Selain itu untuk Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Diklat dan Penyuluhan Sosial. (mp/sf)*