Ketua Komisi VIII Ali Taher yang didampingi Anggota DPR RI Lilis Santika dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Bisri Romli dari F-PKB menerima MOI. Foto: Geraldi/od

Komisi VIII DPR RI menerima kunjungan Delegasi Majelis Ormas Islam (MOI) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/9/2018). Kunjungan yang diterima Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI itu dalam rangka meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah dan DPR RI dalam rangka pengembangan dakwah terutama bidang pendidikan, sosial dan dakwah.

Ketua Komisi VIII Ali Taher yang didampingi Anggota DPR RI Lilis Santika dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Bisri Romli dari F-PKB, mengatakan, bahwa dengan komunikasi yang intens seperti ini, mereka berharap bisa membuka jalur peran ormas dalam melakukan aktifitas dakwah di berbagai daerah. Ini bisa berjalan sebaik-baiknya dengan dukungan dana dan sarana prasarana yang cukup.

“Inilah bentuk komunikasi politik yang kita bangun agar sekat-sekat psikologis keumatan itu bisa terpecahkan. Selama ini cara pandang kita melihat umat dari satu sisi, yaitu peran sosial semata-mata tapi tidak membangun partisipasi sosial,” jelas politisi PAN itu.

Ali Taher melihat, momen ini menjadi semangat baru yang luar biasa bahwa mereka ingin berperan di pelosok-pelosok Tanah Air, termasuk daerah tertinggal dan terluar dengan memperhatikan kaidah dakwah yang sebenarnya. Sekaligus memperhatikan aspek kemajemukan yang ada di Indonesia.

Salah satu basis yang disampaikan MOI, kata politisi dapil Banten ini, semangat itu tumbuh, tetapi anggaran belum cukup. Karena itu diharapkan Pemerintah mempermudah regulasi, perizinan, dan anggaran, supaya berpihak pada kepentingan umat  dan sosial. Inilah yang akan diangkat Komisi VIII DPR RI.

Ditambahkan, mengutip pembukaan UUD 45 bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan melekat peran ormas. Sebelum kemerdekaan tidak ada mengakui peran Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al Washliyah dan Mathla’ul Anwar, termasuk tokoh dan organisasi lainnya yang terlibat membentuk NKRI. Karena itu pada waktunya negara yang sudah berjalan baik ini perlu memperhatikan peran-peran ormas itu supaya tidak tertinggal. “Momen ini perlu dibuka bersama-sama MOI ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi mengatakan, MOI yang menghimpun sejumlah ormas seperti PUI, Al Washliyah dan PP Hidayatullah lahir sebelum ada NKRI, dan umumnya pendirinya anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) seperti Nahdlahtul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Mereka berharap ormas-ormas tersebut bisa diperhatikan mendapatkan anggaran dari APBN dan berperan dalam amirul haj. “Jangan ormas itu-itu saja, mereka juga perlu diperhatikan, jangan dianaktirikan,” ia menambahkan. (mp/sf)*