Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong . Foto: Azka/od

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan kampanye sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Komisi VIII DPR RI.

Komisi yang membidangi masalah sosial, perlindungan perempuan dan anak ini juga meminta untuk mengkampanyekan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui media massa dan media sosial secara masif bersama organisasi kemasyarakatan.

Demikian masukan yang diberikan Komisi VIII DPR RI saat Rapat Kerja dengan Menteri PPPA Yohana Yambise di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018). Raker ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPPA tahun 2019.

Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong itu, Komisi VIII DPR RI dapat memahami RKA Kemen PPPA tahun 2019 sebesar Rp 493,636 miliar. Anggaran yang akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 128,542 miliar, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp 122,572 miliar, dan perlindungan anak sebesar Rp 150,637 miliar.

Selain itu, untuk partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp 91,883 miliar. Komisi VIII DPR RI juga akan mendalami lebih lanjut terhadap pagu anggaran Kemen PPPA sebesar Rp200 miliar dalam RKA tahun 2019 bersama pejabat Eselon I Kemen PPPA.

Kepada Menteri PPPA, Komisi VIII DPR RI juga meminta dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran tahun 2019 memperhatikan secara sungguh-sungguh menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI terkait kampanye perlindungan perempuan dan anak. “Dalam melakukan kampanye tersebut, perlu dilakukan secara sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Ali Taher. (mp/sf)*