Pemerintah Harus Benahi Sistem Penanganan Bencana

23-08-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi (tengah) foto : Erlangga/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi mengaku miris melihat kondisi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca bencana gempa yang terjadi secara beruntun baru-baru ini. Ia menilai pemerintah masih gagap dalam penanganan bencana dan mengajak agar secepat mungkin untuk berbenah.

 

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Indonesia merupakan negara yang strategis untuk berpotensi bencana, sehingga perlu ada kesigapan dari instansi termaksud agar dapat meminimalisir kejadian yang tak diinginkan.

 

“Kita negara yang terkenal dengan ring of fire dan tumpukan lempengan bawah laut. Hal ini membuat kita tidak bisa menggunakan manajemen kagetan. Harus secara terstruktur, serba terukur, dan secara rinci. Disiapkan dengan matang intinya,” tuturnya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis ke Lombok, NTB, Kamis (23/8/2018).

 

Politisi dapil Jatim ini mendesak pemerintah untuk melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara yang sejauh ini berhasil memanipulasi bencana di negaranya, dalam rangka mempersiapkan Indonesia tanggap bencana, sehingga korban jiwa dapat diminimalkan.

 

“Kerja sama internasional ini penting, karena menyangkut kemanusiaan. Agar ke depannya kita dapat mendeteksi secepat mungkin bencana yang akan muncul di depan kita. Sehingga dapat mengurangi hadirnya korban jiwa,” imbuh Henky. (eps/sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...