Komisi VIII Terima Usulan Bandara Raden Inten II Dijadikan Embarkasi Haji

30-07-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang foto : Azka/mr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Lampung mendapatkan usulan agar Bandara Raden Inten II bisa dijadikan embarkasi Haji. Pasalnya, selama ini masyarakat Lampung yang akan berangkat Haji harus terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terlebih dahulu.

 

Marwan menilai, hal tersebut akan melelahkan bagi jemaah yang akan beribadah Haji, apalagi sebagian besar jemaah Haji sudah manula, dan mempunyai resiko tinggi penyakit. Pihaknya pun menyambut baik usulan itu.

 

“Saya berharap pada tahun 2019 Bandara Raden Inten II sudah bisa menjadi embarkasi Haji. Karena satu embarkasi di Provinsi Lampung sudah di atas tujuh ribu jemaah, itu sudah mencapai persyaratan,” kata Marwan setelah memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Taufik Hidayat beserta jajaran, di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (27/7/2018).

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai, usulan menjadikan Bandara Raden Inten II Lampung ini sebagai embarkasi Haji, tidak akan menghadapi hambatan yang rumit untuk mengusulkan itu, sekalipun itu bukan menjadi wilayah kerja Komisi VIII DPR RI.

 

“Kita akan merekomendasikan kalau mereka membuat surat. Kita akan resmi surati lewat Pimpinan DPR RI. Karena selain menjadikan bandara embarkasi, ini bisa menjadi pintu destinasi wisata. Sehingga tidak lagi harus masuk lewat Jakarta terlebih dahulu, bisa jadi Singapura langsung ke Lampung. Karena Provinsi Lampung juga memiliki spot wisata yang banyak,” jelas Marwan.

 

Politisi dapil Sumatera Utara itu pun menambahkan bahwa indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung sangat rendah untuk di wilayah Sumatera. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

 

“Provinsi lampung ini sebenarnya daerah yang sangat strategis, tetapi mengapa IPM-nya rendah, tingkat kemiskinannya pun tinggi, dan juga kekerasan anak dan perempuan yang tinggi,” katanya seolah bertanya.

 

Kunjungan kerja ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI, diantaranya Itet Tridjajati Sumarijanto dan Hamka Haq dari F-PDI Perjuangan, Adi Putra Darmawan Tahir dan Markus Nari dari F-Golkar, Evi Zainal Abidin dan Nanang Samodra dari F-Demokrat, Bambang Budi Susanto (F-PAN), An'im Falachuddin Mahrus (F-PKB), Iqbal Romzi (F-PKS), dan Titik Prasetyowati Verdi (F-Nasdem). (azk/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...