DPR perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2010. Kementerian Keuangan mencatat, hingga tanggal 15 Oktober, realisasi belanja negara sebesar Rp. 681,69 triliun (60,5%) dari pagu anggaran dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010 (Rp.1.126,1 triliun)

            “Realisasi tersebut terdiri atas belanja Pemerintah sebesar Rp.431,32 triliun  atau sebesar 55,2 persen, dan transfer ke daerah Rp.250,37 triliun atau sebesar 72,7 persen,” terang Ketua DPR Marzuki Alie dalam rapat paripurna pembukaan Masa Sidang II di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (22/11/2010)

            Menurut Marzuki, evaluasi tersebut perlu dilakukan mengingat Masa Persidangan II merupakan semester akhir dari Tahun Anggaran 2010, yang tersisa kurang-lebih hanya satu bulan ke depan.

           Dewan berharap kata dia, apa yang sudah ditargetkan dapat dicapai, baik target asumsi ekonomi-makro seperti pertumbuhan ekonomi, target penerimaan negara, maupun belanja negara.

            Lebih lanjut Marzuki menjelaskan, berdasarkan komponen belanja pemerintah, belanja modal merupakan yang terendah, dengan realisasi sebesar Rp. 36,09 triliun (38%). Kemudian diikuti oleh belanja barang sebesar Rp. 58,14 triliun (51,6%), dan belanja pegawai Rp. 115,89 triliun (71,2%).

           Dirinya mengaku, selaku pimpinan dewan telah beberapa kali mengingatkan Pemerintah, untuk memperhatikan masalah rendahnya penyerapan anggaran. Ia menilai rendahnya penyerapan anggaran, juga dapat disebabkan sistem dan mekanisme perencanaan anggaran yang salah.

           “Dewan mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam hal penyerapan anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2011 mendatang. Namun dalam memberikan penilaian tentang pelaksanaan anggaran, hendaknya Pemerintah tidak hanya berdasarkan pantauan penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan capaian kinerja atas program-program yang telah ditetapkan,” harapnya.

            Ia menambahkan, terkait pelaksanaan anggaran 2010, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,8%. Hal ini diharapkan mampu berimbas terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

             Dewan juga mendesak Pemerintah untuk lebih kreatif dan memaksimalkan berbagai program dalam anggaran negara, yang secara langsung membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

           Selain itu, dana sebesar Rp. 49,3 trilliun untuk pemberantasan kemiskinan, harus dimaksimalkan antara lain melalui PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), KUR (Kredit Usaha Rakyat), hingga Program Keluarga Harapan. Tahun 2011 mendatang.

            Marzuki mengingatkan, Dewan telah menyepakati kebijakan penyerapan tenaga kerja sebesar 400.000 per 1% pertumbuhan ekonomi dan target penurunan kemiskinan dari 13,3% menjadi 11,5%-12,5%. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Tahun 2011 disepakati sebesar 6,4%. (sw) Foto:doeh/parle/DS