Pemerintah Dinilai Kurang Siap Tangani Danau Toba

13-07-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban/ Foto: Sofyan

 

Peristiwa tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, dinilai akibat dari kelalaian manusia. Pengelolaan yang kurang baik, dan tidak diketahuinya kepemilikan kapal yang beroperasi, dinilai sebagai bentuk kelalaian, yang memperlihatkan bahwa pemerintah kurang siap menangani Danau Toba. Tingginya ombak yang dinilai turut mempengaruhi pelayaran, nyatanya tidak terbukti.

 

Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (11/7/2018). Kunjungan kerja dalam rangka menggali informasi mengenai tenggelamnya KM Sinar Bangun itu, Komisi V DPR RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

 

“Harapan kita, kalau pemerintah sungguh-sungguh mau membuat kawasan Danau Toba ini menjadi tujuan destinasi pariwisata, pemerintah harus memperbaiki dan harus benar-benar ada syahbandar. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah,” tegas Sahat, di sela-sela kunjungan ke Pelabuhan Ajibata, Danau Toba.

 

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, rakyat pun juga jangan semata-mata menyalahkan pemerintah dengan adanya kejadian tenggelamnya kapal yang berlayar dari Pelabuhan Tigaras itu. Ia berharap masyarakat yang berada di kawasan Danau Toba pun dapat diarahkan, dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, ini demi keselamatan masyarakat, dan menunjang pariwisata Danau Toba.

 

“Harapan kita, dengan adanya tenggelamnya kapal itu, jangan berpengaruh pada kunjungan wisata Danau Toba ini. Seperti yang saya katakan, itu murni kelalaian. Tidak ada di sini karena cuaca yang sangat berlebihan. Untuk langkah ke depan, kapal jangan melebihi kapasitas, baik manusianya ataupun barangnya. Yang penting keselamatan manusia yang menjadi skala prioritas kita,” harap politisi dapil Sumut itu.

 

Selama masa pencarian oleh pihak terkait, jumlah korban berkembang hingga 205 orang seiring pengaduan masyarakat ke Polres Simalungun dengan rincian, 18 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 184 orang dalam pencarian. Kepala Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Angkutan dan Multimoda, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Arif Muljanto menjelaskan, seharusnya kapal hanya bisa memuat penumpang 40 orang dan ABK 3 orang. (sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...