DPR mendesak pemerintah agar lebih kreatif dalam memaksimalkan penyerapan anggaran belanja yang belum terserap untuk program-program yang secara langsung mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka pidato masa sidang II, di Gedung Nusantara II, Senin, (22/10).

Dia mengatakan, DPR akan selalu mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam hal penyerapan anggaran pada APBN tahun anggaran 2011 mendatang.

Dia menambahkan, penilaian tentang pelaksanaan anggaran hendaknya Pemerintah tidak hanya berdasarkan pantauan penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan capaian kinerja atas program-program yang telah ditetapkan.

Melihat perkembangan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 yang tersisa kurang-lebih satu bulan mendatang, Dewan, terang Marzuki, mengharapkan yang sudah ditargetkan dapat tercapai, baik target asumsi ekonomi-makro seperti pertumbuhan ekonomi, target penerimaan negara, maupun belanja negara.

Terkait dengan realisasi belanja negara, Kementerian Keuangan mencatat, hingga tanggal 15 Oktober, realisasi belanja negara sebesar Rp. 681,69 triliun (60,5%) dari pagu anggaran dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010 (Rp. 1.126,1 triliun). Realisasi tersebut terdiri atas belanja Pemerintah sebesar Rp. 431,32 triliun (55,2%), dan transfer ke daerah Rp. 250,37 triliun (72,7%).

Berdasarkan komponen belanja pemerintah, belanja modal merupakan yang terendah, dengan realisasi sebesar Rp. 36,09 triliun (38%). Kemudian diikuti oleh belanja barang sebesar Rp. 58,14 triliun (51,6%), dan belanja pegawai Rp. 115,89 triliun (71,2%).

Dalam kaitan pelaksanaan anggaran 2010, jelas Marzuki, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,8%, diharapkan dapat berimbas dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

“Dewan melihat, telah banyak perbaikan ekonomi di berbagai sektor, namun dari 223 juta jiwa penduduk Indonesia, jumlah orang miskin juga masih cukup banyak,”Katanya. (si) Foto:doeh/parle/DS