Sinergitas Kemensos dan Perguruan Tinggi Membangun DSM Perlu Diperluas

12-07-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR menghadiri Wisuda Desa Sejahtera Mandiri (SDM) binaan Sekolah Tinggi Kesejahteeraan Sosial (STKS) di  Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat foto : Ria/mr

 

Kerja sama antar Kementerian/ Lembaga, khususnya Kementerian Sosial dengan perguruan tinggi dalam menjalankan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) guna mengatasi kemiskinan perlu terus diperluas. 

 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR menghadiri Wisuda Desa Sejahtera Mandiri (SDM) binaan Sekolah Tinggi Kesejahteeraan Sosial (STKS) di  Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/7/2018).

 

Ace menilai, kerja sama antara Kemensos dengan STKS dalam pengembangan DSM merupakan langkah strategis guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Bandung dan Bandung Barat.

 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pihaknya mengapresiasi tinggi atas kerja keras STKS bersama pemerintah termasuk masyarakat yang telah berhasil mengembangkan 8 Desa di Bandung dan Bandung Barat menjadi DSM.

 

“Hal ini dapat mensinergikan program penyelenggaran kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa, mewujudkan terjadinya sinergitas antara pemangku kebijakan bidang kemensos dan bidang lainnya di desa, serta terbangunnya solusi yang komprehensif model percepatan mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri,” jelasnya. 

 

Lebih lanjut, ia berharap langkah baik ini bisa direspon serius oleh perguruan tinggi melalui fungsi Tridarma. Pasalnya, kegiatan kemahasiswaan dalam pengabdian masyarakat tersebut bisa membantu pemerintah, khususnya Kemensos untuk melakukan kajian awal, pemetaan sosial dan analisa potensi desa.

 

“Ini tentu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk percepatan kegiatan pembentukan Desa Sejahtera Mandiri ini mulai dari tahap perintisan, penguatan, pengembangan serta kemandiran desa,” tuturnya. 

 

Politisi dapil Banten itu mengatakan kegiatan kerja sama antar pemerintah dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

 

Adapun kunjungan ini diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya diantaranya, Adi Putra Darmawan Tahir (F-PG), I Gusti Agung Putri Astrid (F-PDI Perjuangan), Anda (F- Gerindra), Siti Mufatahah (F- Demokrat), Bambang Budi Susanto (F-PAN), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Abdul Halim ( F-PPP). (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...