Serapan anggaran mitra kerja Komisi III DPR RI seperti BNPT, LPSK, KPK, dan BNN untuk tahun 2017 sejauh ini belum jelas. Di tengah ketidakjelasan serapan itu, para mitra kerja justru meminta tambahan anggaran pada Komisi III.

“Kalau kita cermati pengajuan anggaran yang dilakukan oleh lembaga negara, semua menginginkan penambahan anggaran. Tetapi, sampai saat ini tidak jelas anggaran tahun 2017 itu penggunannya bagaimana dan penyerapannya berapa persen. Ini hampir semua tidak menjelaskan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI M. Anwar Rahman, saat mengikuti rapat Komisi III dengan BNPT, BNN, LPSK, dan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Empat mitra kerja Komisi III itu tak menyentuh penjelasan mengenai serapan untuk tahun anggaran 2017. Sebaiknya, sebelum meminta tambahan anggaran, serapan anggaran tahun lalu dirinci lebih dulu. Politisi PKB ini mempertanyakan, sudah berapa persen yang diserap, lalu digunakan untuk apa saja anggaran tahun 2017 tersebut.

“KPK minta tambahan anggaran Rp171 miliar, tapi bagaimana penyerapan tahun lalu tidak ada pertanggungjawabannya. Rinciannya berapa persen, ini yang harus dijelaskan,” tutur Anwar pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik itu. Sebagai orang yang lama di Badan Anggaran DPR, Anwar mengaku, semua penyelewengan anggaran bisa dideteksi lewat audit internal. (mh/sf)