Polri Layak Mendapat Tambahan Anggaran

06-06-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyono. Foto: Arief/od

 

Polri sangat layak mendapat tambahan anggaran dari besaran pagu indikatif yang diajukan ke Komisi III DPR RI. Dari pagu indikatif yang disampaikan Kapolri, ada alokasi anggaran sebesar Rp76,9 triliun. Dan tambahan yang diminta Kapolri sebesar Rp44,4 triliun.

 

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018). Anggota Komisi III Wihadi Wiyono saat dimintai komentarnya menyatakan, memang sangat layak bagi Polri mendapat tambahan anggaran itu, karena beban kerjanya yang berat, apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang.

 

“Apa yang dibutuhkan Polri harus kita dukung, karena Polri membutuhkan biaya banyak untuk penanganan kejahatan, baik terorisme, narkoba, maupun kejahatan lainnya,” ujar Wihadi. Apa yang disampaikan Kapolri ini masih pagu indikatif yang membutuhkan pembahasan lebih dalam. Tambahan anggaran itu, kata Wihadi, sudah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

 

“Saya kira Polri masih membutuhkan biaya yang besar. Fasilitas Polri masih minim, peralatan Polri masih minim, kesejahteraan anggota Polri juga belum sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini semua perlu peningkatan. Komisi III sebagai mitranya, melihat Polri layak mendapatkan penambahan anggaran itu,” tutup Politisi Partai Gerindra tersebut. (mh/sc)

 

BERITA TERKAIT
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...