Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat memimpin rapat komisi, foto : arief/hr

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial  RI  yang cukup besar pada RAPBN 2019 bisa dirasakan bagi kepentingan masyarakat.

“Yang terpenting bagaimana mempertanggungjawabkannya sampai ke masyarakat. Masih banyak air mata kemiskinan yang belum bergeser dan tugas pemimpin adalah menggeser air mata kemiskinan menuju air mata kebahagiaan,” ungkapnya saat memimpin Raker dengan Menteri Sosial Idrus Marham, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/6/2018).

Menurut Politisi PAN ini, rapat kerja ini memiliki makna strategis karena membahas rencana kerja dan rencana anggaran Kemensos 2019. Diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan mendesak kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial berdasar prioritas nasional.

Selain itu, dalam menyusun rencana kerja dan anggaran hendaknya mengarah pada upaya menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial dengan menyasar penyebab utamanya melalui program bansos, rehabilitasi sosial dan pelayanan jaminan perlindungan serta pemberdayaan sosial. Dengan demikian, program prioritas dan program unggulan benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan ini Mensos Idrus Marham menjelaskan prioritas program Kemensos Tahun 2019 terdiri lima poin yaitu pembangunan manusia melalui program pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui  konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Disamping itu pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air dan stabilitas keamanan nasional serta kesuksesan pemilu. Dari lima program prioritas ini tiga diantaranya berkaitan langsung dengan program Kemensos.

Dijelaskan bahwa pada Tahun 2018 ini, anggaran Kemensos sebesar  Rp41 triliun terdiri belanja bansos Rp36 triliun atau 89%. Pada Tahun 2019 sesuai yang tercantum dalam pagu indikatif anggaran Kemensos meningkat menjadi Rp59,344 triliun,  bansosnya sebesar Rp53 triliun atau 90,92%. Dari jumlah itu terlihat bahwa 90% untuk bansos, sekitar 10% untuk belanja pegawai, modal dan barang.

Sedangkan prioritas nasional, Mensos menyebutkan ada lima yaitu percepatan pengurangan kemiskinan mencakup antara lain penyaluran PKH, bantuan pangan non tunai, KUBE di perkotaan, pesisir, dan perbatasan. “Ini akan tercermin pada penambahan indeks dari penerima manfaat utamanya PKH,” jelasnya.

Prioritas  kedua, lanjut Mensos, rehabilitas sosial orang HIV-AIDS, pemetaan layanan pendidikan berkuatitas, ketiga peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak, serta keempat rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkan kelima adalah, peningkatan tata kelola layanan dasar, termasuak sertifikasi pekerja sosial (peksos) akreditasi lembaga kesos dan puskesos. (mp/sc)