Kemenag Diminta Buat Inovasi Bahwa Radikalime Bukan Milik Islam
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti, foto : arief/hr
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti meminta jajaran Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, untuk membuat inovasi bahwa radikalisme bukan milik Agama Islam. Dalam Agama Islam dan agama apapun, tidak ada ajaran soal radikalisme.
“Masalahnya bagaimana menghilangkan stigma itu tentu butuh inovasi. Bagaimana Kemenag dan Dirjen Pendidikan Islam untuk memotivasi semua jajaran di bawahnya,” ungkap Endang, saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Dalam rapat yang membahas rancangan pendahuluan RAPBN 2019 dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong itu, Endang bahkan menekankan bahwa justru Pendidikan Agama Islam itu menjadi champion-nya untuk bisa menarik orang, bahwa Islam memang rahmatallil alamin.
Lebih lanjut politisi Golkar ini menyebutkan ada beberapa aspirasi dari pondok pesantren agar lebih diperhatikan oleh pemerintah. Mereka merasa kualitasnya tidak kalah dengan pendidikan formal, tapi kenapa tak pernah mendapatkan perhatian dari sisi kesetaraan kelulusan.
“Ini juga perlu perhatian dari Kemenag dan Dirjen, bahwa pendidikan mereka juga berkualitas karena itu jangan dianggap radikalisme. Makanya perlunya inovasi tadi,” tandas politisi dapil Jateng itu.
Sedangkan Anggota Komisi VIII DPR RI Lilis Santika menyoroti kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai hanya tempat kumpul-kumpul dan pindah makan. Sebab kinerjanya secara siginfikan belum terlihat, apalagi dalam RAPBN 2019 meminta tambahan anggaran.
“Progress report FKUB perlu dievaluasi, dan daerah mana yang akan mendapat tambahan anggaran dari Kemenag,” kritisi politisi PKB itu.
Ia juga menyoroti adanya slogan ‘madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah’, tapi kenyataan di lapangan, jauh panggang dari api. Bahkan banyak madrasah negeripun kalah dari madrasah swasta. Banyak madrasah di pelosok-pelosok yang perlu bantuan kaitannya dengan sarana dan prasarana.
“Ini tidak saja di Banten tetapi juga daerah lain. Ada kiriman foto dari Sambas, Kalbar juga sangat memprihatinkan. Mohon ini diprioritaskan,” tekan legislator dapil Jabar IX itu. (mp/sf)
