Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPN Untia, Makassar, Sulsel, foto : arief/hr

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Namun, hal itu justru tidak terlihat pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia di Kecamatan Binangkaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. PPN Untia ternyata sepi dari kegiatan perekonomian, terutama jual-beli tangkap ikan.

“Kami melihat bahwa ini perlu penanganan yang lebih ekstra, mengingat pelabuhan ini pembiayaannya mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 telah menelan biaya sebesar Rp202 miliar,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPN Untia, Makassar, Sulsel, Rabu (30/5/2018).

Diketahui, PPN Untia diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. Namun melihat kegiatan dan aktivitas PPN Untia saat ini, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah terhadap pembangunan pelabuhan perikanan itu.

“Sarana dan prasarana belum memberikan suasana yang mendukung dari pada operasi pelabuhan perikanan dan juga para nelayan. Akses jalan ke pelabuhan banyak yang hancur, akses air bersih sangat terbatas, dan juga SPBU untuk melayani nelayan juga belum ada,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPN Untia Andi Mannojengi menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk memajukan kawasan Pelabuhan Untia.

“Seiring dengan adanya minat investor, ada 15 perusahaan yang menyatakan tertarik untuk pengelolahan Pelabuhan Untia. Dan 8 perusahaan sudah ada kesepakatan kontrak dan baru 5 perusahaan yang dalam proses,” jelas Andi. (afr/sf)