Presiden Diimbau Peka, Tambah Anggaran BNPT

30-05-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil. Foto : Kresno/and

 

Presiden Joko Widodo diimbau peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pasca disahkannya UU Antiterorisme yang baru, BNPT menjadi organisasi yang lerbih besar dari sebelumnya, sehingga perlu tambahan anggaran yang memadai.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil di sela-sela rapat Komisi III dengan Kepala BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018). “Presiden harus punya tanggung jawab yang besar, agar BNPT ditambah anggarannya, karena BNPT perlu penambahan orang dan penambahan posisi jabatan. Ini konsekuensinya butuh tambahan anggaran. Mudah-mudahan presiden peka, sehingga BNPT diberi anggaran yang cukup,” paparnya.

 

Dengan anggaran yang cukup, tentu BNPT bisa menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, terutama menyiapkan konsep kesiapsiagaan nasional, kontrol radikalisasi, dan deradikalisasi. “Soal penambahan anggaran, tentu saja pasca perubahan UU Antiterorisme, BNPT punya banyak tugas. Karena organisasinya besar tentu butuh anggaran yang memadai untuk menopang jalannya organisasi,” tambah Politisi PKS ini.

 

Yang diharapkan ke depan, sambung Nasir, BNPT bisa menjadi pusat analisis, pengendalian krisis, dan berfungsi sebagai penasihat presiden dalam menetapkan langkah penanggulangan terorisme. Hasil analisis BNPT juga diharpakan lebih tajam, terukur, dan mampu mengatasi bibit-bibit terorisme yang berkembang. (mh/sc)

 

BERITA TERKAIT
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...