Legislator Minta PLN Efisien Kelola Diri

25-05-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, foto : kresno/hr

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi meminta PLN lebih baik melakukan efisiensi dibanding harus kembali mencari pinjaman untuk membiayai investasi perseroannya yang tahun ini ditargetkan sekitar Rp90 triliun.

 

Anggota Fraksi Nasdem tersebut beranggapan bahwa masih sangat banyak proyek PLN terutama mega proyek pembangkit listrik yang masih mangkrak padahal harus diselesaikan dengan segera untuk mengurangi jumlah biaya yang keluar.

 

Selain itu ia menyarankan agar pemerintah juga bisa menekan harga batubara yang hingga saat ini terus meningkat, karena hampir 60 persen pembangkit listrik PLN itu berbahan bakar batubara.

 

“Harus ada harga khusus, yang kita kenal dengan harga domestic market obligation (DMO) yang lebih rendah daripada harga ekspor dimana 25 persen daripada produksi batubara dari setiap produsen batubara harus dijual ke dalam negeri dengan pola DMO  dengan harga yang lebih murah,” tandasnya.

 

Kenyataan di lapangan adalah masih banyaknya pembangkit listrik PLN yang didapati menghadapi krisis dan ancaman energi primer batubara. Jika PLN bersama pemerintah dapat mengatasi berbagai hal ini maka anggota dapil Nusa Tenggara tersebut yakin PLN tak perlu pusing mencari utang.

 

Diketahui sebelumnya bahwa PLN memastikan akan menambah utangnya dengan mencari pinjaman sebesar Rp60 triliun. Pinjaman tersebut dikatakan adalah untuk membiayai investasi perseroan yang tahun ini ditargetkan sekitar Rp90 triliun. (eps/sc)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...